Ciamis, ER3 News.com – Bupati Ciamis menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ciamis terhadap penyampaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis yang di gelar di Aula Tumenggung Wiradikusumah, Kamis (23/7/2026).
Rapat Paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis H. Nanang Permana serta di hadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan tamu undangan lainnya. Agenda tersebut merupakan tahapan lanjutan pembahasan lima Raperda serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki pembahasan bersama pada tingkat berikutnya.
Mengawali penyampaiannya, Bupati Ciamis menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan dan masukan. Juga serta saran yang di berikan terhadap lima Raperda dan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Ciamis atas pandangan umum yang telah di sampaikan. Semoga sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD senantiasa terjalin dengan baik. Demi mewujudkan pembangunan di Tatar Galuh yang semakin maju dan berkelanjutan,” tutur Bupati.
PAD Masih Perlu Terus di Tingkatkan.
Menanggapi pandangan fraksi mengenai kondisi fiskal daerah. Bupati mengakui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih perlu terus di tingkatkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis akan terus mengoptimalkan berbagai sumber potensi PAD. Yaitu melalui pemanfaatan aset daerah, optimalisasi BUMD dan BLUD, intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Serta pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi komitmen bersama. Upaya tersebut akan di tempuh tanpa membebani masyarakat, tetapi melalui optimalisasi potensi daerah, penguatan tata kelola, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menjelaskan bahwa penyampaian lima Raperda merupakan bentuk penyesuaian terhadap berbagai perubahan regulasi nasional. Beberapa di antaranya mencakup penyesuaian regulasi mengenai pemerintahan desa, pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan, perubahan perangkat daerah. Dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hingga penyempurnaan regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum serta kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, terkait penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027. Bupati menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025–2029. Sehingga penyusunannya harus di lakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan pendekatan money follows program.
“Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 di arahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di antaranya pengurangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan. Serta pemenuhan standar pelayanan minimal,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap seluruh tahapan pembahasan lima Raperda. Maupun rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif. Sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut akan kita bahas bersama pada tahapan pembahasan berikutnya. Semoga setiap kebijakan yang di hasilkan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Ciamis,” pungkasnya.
