Jakarta, ER3 News.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siap memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai masa sidang besok, Selasa (10/11/2026).
Kepastian itu di sampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut Dasco, DPR telah menerima banyak aspirasi dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi. Yang mendesak agar polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran di tindaklanjuti secara kelembagaan.
“Ya, besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco.
Dasco menegaskan, selama ini pembahasan masih bersifat informal karena DPR masih dalam masa reses. Pimpinan DPR pun belum menggelar Rapat Pimpinan maupun Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan fraksi-fraksi.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan di sikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Dasco.
Banyak Fraksi Minta Pembahasan Resmi.
Dasco mengakui, banyak anggota DPR dari lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi dan meminta pembahasan resmi terkait persoalan pemakzulan Gibran melalui mekanisme yang ada di DPR.
“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” ujar Dasco.
Menurut Dasco, perkembangan pembahasan akan terlihat setelah DPR kembali memasuki masa sidang. Proses pembahasan secara resmi juga baru dapat di lakukan melalui forum dan mekanisme yang di atur dalam peraturan DPR.
Desakan pemakzulan ini menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang di terbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu mengabulkan gugatan warga bernama Subhan Palal dan menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
DPR Masih Tunggu Salinan Lengkap Putusan MA.
Selain menunggu masa sidang, pimpinan DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA. Salinan tersebut di perlukan agar anggota dewan dapat mempelajari dasar hukumnya secara utuh sebelum mengambil langkah formal.
“Kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujar Dasco.
Dengan di bukanya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026) besok. DPR di proyeksikan akan menjadi panggung penentu kelanjutan desakan pemakzulan Gibran.
Apakah usulan tersebut akan bergulir menjadi Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat, atau langsung menjadi usulan pemakzulan, semuanya akan di tentukan dalam forum resmi DPR mulai besok.
