Jakarta, ER3 News.com – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sepakat mengusulkan pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Usulan itu di sampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan. Pimpinan DPR menerima perwakilan pengusul di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan, pengajuan HMP tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat, ini berdasarkan yang di tandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan Mustopa.
Berdasarkan paparan Saan, berikut rincian jumlah anggota dari masing-masing fraksi yang sudah menandatangani:
- PKS: 28 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- Demokrat: 18.
- anggotaPDIP: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- PAN: 1 anggota.
Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Jumlah tersebut memenuhi syarat minimal pengusulan HMP, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Ada Selisih Angka: 120 vs 172
Dalam rapat tersebut juga muncul angka berbeda. Sebanyak 172 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan HMP terkait wacana pemakzulan Gibran, dengan Fraksi NasDem tercatat sebagai penyumbang pengusul terbanyak dengan 69 anggota.
Dari total 172 anggota yang berasal dari delapan fraksi, sebanyak 120 orang telah membubuhkan tanda tangan, sedangkan 52 lainnya menyampaikan dukungan secara lisan dan akan menyusul.
Fraksi NasDem melalui Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa seluruh 69 anggota fraksinya mendukung pengajuan HMP. Namun, hingga rapat berlangsung, baru 19 anggota yang membubuhkan tanda tangan.
Meski seluruh delapan fraksi terwakili dalam pengajuan tersebut, angka itu tidak berarti seluruh anggota dari setiap fraksi mendukung HMP. Dukungan yang tercatat merupakan jumlah anggota yang membubuhkan tanda tangan.
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut HMP di ajukan terkait dugaan perbuatan tercela atau kemungkinan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Pengajuan HMP tersebut di latarbelakangi dinamika yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai legitimasi posisi wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujar anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Belum Berarti Gibran di Makzulkan.
Meski telah mengantongi 120 tanda tangan, proses pemakzulan Gibran belum otomatis berjalan hingga pemberhentian. Usulan HMP masih harus melewati mekanisme kelembagaan DPR.
Berkas usulan selanjutnya akan di bawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk di tindaklanjuti dan di jadwalkan dalam rapat paripurna.
Usulan tersebut telah di terima dan akan di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah di terima pimpinan DPR, usulan HMP di jadwalkan di bacakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Pengajuan HMP bukan berarti Gibran telah resmi di makzulkan atau di berhentikan dari jabatannya. Publik perlu membedakan pengajuan HMP dari keputusan akhir: pertemuan tersebut mencatat usulan dan belum menghasilkan keputusan pemakzulan.
