Jakarta, ER3 News.com – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa prajurit aktif yang di duga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah di lakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Budi.
Menurut Budi, langkah Puspom TNI tersebut merupakan tindak lanjut atas surat KPK kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengirim surat kepada Panglima TNI pada 20 Oktober 2026 terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus tersebut. Surat itu memuat konstruksi perkara, termasuk dugaan penyuapan, benturan kepentingan. San aliran uang dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
KPK menyebut, koordinasi dengan Puspom TNI sudah di lakukan sejak awal, bahkan sejak ekspose perkara pada 13 dan 14 Oktober 2026. Puspom TNI juga turut mendampingi KPK saat melakukan penyegelan di kantor BNPB.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 15 orang, dan sehari kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kelima tersangka itu adalah Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB. Gabriel Purwaka Sigit selaku PPK sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Serta dua pihak swasta yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin.
KPK membagi perkara ini dalam dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai.
Pada klaster konflik kepentingan, KPK menduga sejumlah penyedia yang bermitra dengan BNPB terafiliasi dengan Bima Setiawan. Pengadaan melalui penunjukan langsung itu berlangsung periode 2024-2026 dengan total nilai sekitar Rp148 miliar.
ingga kini, KPK belum mengungkap identitas maupun peran rinci dua prajurit aktif yang di periksa Puspom TNI tersebut. KPK menyatakan prosesnya masih berjalan dan terbuka untuk pengembangan lebih lanjut.
