Kota Bandung, ER3 News.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PENJARA mendukung penuh percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, sebagaimana ditegaskan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman.
Hal itu disampaikan Sekda Herman saat memberikan arahan kepada 27 Kepala Dinas Sosial dalam Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital di Seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, di Plataran Gedung Sate, Kamis (12/11/2026).
Sekda Herman menegaskan, Perlinsos bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut pemenuhan hak masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” ujar Herman.
LSM PENJARA menilai, pernyataan Sekda Herman tersebut sangat tepat dan harus di kawal sampai ke tingkat desa/kelurahan.
“Selama ini yang paling sering terjadi adalah warga miskin yang benar-benar berhak justru tidak dapat bansos, karena datanya salah, tidak ter-update, atau namanya hilang. Sebaliknya, yang mampu malah dapat. Ini yang harus di bereskan lewat Perlinsos Digital,” ujar Budi Barends, di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Desil 1-5 Jadi Sasaran.
Dalam arahannya, Sekda Herman juga menyoroti kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 yang menjadi sasaran perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos).
“Masyarakat desil 1-5 akan mendapatkan perlinsos dan bansos. Maka kemiskinan setengahnya bisa kita atasi,” tegas Herman.
LSM PENJARA menyambut baik target tersebut. Menurut LSM PENJARA, jika Perlinsos untuk desil 1-5 berjalan benar, maka separuh persoalan kemiskinan di Jawa Barat bisa teratasi.
Namun LSM PENJARA mengingatkan, digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mempersulit warga.
4 Desakan LSM PENJARA:
1. Data Harus Dibersihkan, Bukan Hanya Dipindahkan ke Digital.
Banyak warga yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima, sementara warga miskin yang baru jatuh miskin belum tercatat. Dinas Sosial di 27 kabupaten/kota harus melakukan verifikasi faktual ke lapangan, libatkan RT/RW, dan jangan hanya duduk di belakang meja.
2. Agen Perlinsos Harus Sampai ke Pelosok.
Pemprov Jabar menargetkan seluruh 27 kabupaten/kota terakses agen Perlinsos pada awal 2027. LSM PENJARA mendesak agar agen tersebut benar-benar hadir di desa-desa terpencil, bukan hanya di kota. Warga lansia, disabilitas, dan warga yang tidak punya HP harus tetap di bantu, jangan di paksa mandiri secara digital.
3. Transparansi Penerima Bansos.
LSM PENJARA mendesak daftar penerima PKH, BPNT, dan bansos lainnya di umumkan secara terbuka di kantor desa/kelurahan dan lewat Sapawarga. Dengan begitu, masyarakat bisa mengawasi jika ada penerima yang tidak layak.
4. Jangan Ada Pungli dan Potongan.
Setiap temuan pungutan liar, potongan bansos, dan permainan data harus di tindak tegas. LSM PENJARA akan membuka posko pengaduan untuk warga yang merasa haknya di rampas.
“Kami akan kawal. Kami akan cek langsung ke lapangan, apakah warga desil 1-5 di Ciamis, Bandung, dan daerah lain benar-benar sudah terdaftar. Kalau ada warga miskin yang belum terdaftar, kami akan laporkan ke Dinas Sosial dan ke Pemprov,” tegas Budi.
LSM PENJARA juga mengapresiasi target Pemkot Bandung yang menargetkan 435.416 KK terdaftar dalam Digitalisasi Perlinsos hingga Desember 2026, dari total 870.832 KK di Kota Bandung. Target ini harus di kejar tanpa mengorbankan akurasi data.
LSM PENJARA menegaskan, Perlinsos Digital adalah langkah maju. Tapi digitalisasi tanpa kejujuran data, hanya akan memindahkan masalah lama ke sistem baru.
“Jangan sampai warga miskin kehilangan bansos hanya karena buruknya pendataan. Itu dosa sosial,” pungkasnya.
