Bapenda Kota Bandung Optimis Target Pajak Tercapai.

oleh

Kota Bandung, ER3 News.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPP LSM PENJARA) menyampaikan apresiasi atas kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung dalam realisasi pajak daerah tahun 2026.

Berdasarkan data resmi yang di rilis Bapenda Kota Bandung dan Humas Kota Bandung, realisasi pajak daerah Kota Bandung hingga menjelang akhir Agustus 2026 telah menembus Rp2,1 Triliun.

Capaian tersebut setara dengan 58,3% dari target Rp3,6 Triliun yang di pasang untuk tahun 2026.

“Artinya, sisa yang harus di kumpulkan adalah Rp1,5 Triliun. Angka ini besar, tapi bukan tidak mungkin tercapai jika Bapenda tetap konsisten, transparan, dan tidak lengah,” tegas Agung Setiawan Ketua Umum  DPP LSM PENJARA dalam rilisnya, Selasa (17/11/2026).

Agung Setiawan, Ketua Umum DPP LSM PENJARA

Uang pajak warga Bandung belum cukup untuk menutup ambisi pendapatan pemerintah kota tahun ini. Sampai menjelang akhir Agustus 2026, Bapenda Kota Bandung baru mengantongi sekitar Rp2,1 triliun, sementara target yang di pasang mencapai Rp3,6 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp1,5 triliun yang mesti di kumpulkan dalam empat bulan terakhir.

Data yang sama juga di publikasikan Humas Kota Bandung pada 31 Agustus 2026, dengan infografis: realisasi Rp2,1 Triliun, target Rp3,6 Triliun, dan penegasan bahwa September menjadi momentum krusial karena jatuh tempo PBB.

Kenapa September Jadi Penentu.

Agung mencatat, harapan Bapenda bertumpu pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jatuh tempo PBB pada September biasanya membuat setoran pajak meningkat. Harapan Bapenda bertumpu pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jatuh tempo PBB pada September biasanya membuat setoran pajak meningkat.

Selain PBB, kontributor utama lainnya adalah:

  1. BPHTB — di targetkan Rp700 miliar pada 2026.
  2. PBB-P2 — di targetkan Rp700 miliar pada 2026.
  3. Opsen PKB + BBNKB — gabungan sekitar Rp800 miliar.
  4. Pajak Hotel — di targetkan Rp405 miliar.
  5. Pajak Restoran — di targetkan Rp398 miliar.

Target PAD 2026 sebesar Rp3,6 triliun ini di pasang setelah PAD 2025 berhasil menembus Rp3,05 triliun. Kepala Bapenda Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana, menyebut capaian 2025 di topang PBB, BPHTB, dan pajak kendaraan bermotor.

“Target PAD tahun 2026 sebesar Rp3,6 triliun. Kami tetap mengandalkan PBB dan BPHTB yang masing-masing di targetkan Rp700 miliar, serta PKB dan BBNKB secara gabungan sekitar Rp800 miliar,” jelas Gun Gun.

Apresiasi Bapenda, Tapi Jangan Lengah.

DPP LSM PENJARA menegaskan, apresiasi ini bukan berarti LSM PENJARA tutup mata.

Tiga catatan kritis DPP LSM PENJARA:

1. Sisa Rp1,5 Triliun Harus di Jaga Transparansinya.

Sisa Rp1,5 triliun adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus bisa di pertanggungjawabkan, mulai dari pemungutan, penyetoran, sampai pemanfaatannya untuk pembangunan.

2. Jangan Hanya Kejar Target, Tapi Perbaiki Pelayanan.

Warga mau bayar pajak kalau pelayanannya mudah, cepat, dan tidak di persulit. Program pemutihan PBB-P2 hingga 31 Desember 2026 dan layanan jemput bola seperti Gebyar Utama 2026 di Sukasari harus terus di perluas, bukan hanya seremonial.

3. Jangan Bebani Warga Kecil, Kejar Wajib Pajak Besar.

DPP LSM PENJARA meminta Bapenda tidak hanya menekan warga kecil yang menunggak PBB Rp20 ribu – Rp500 ribu, tapi juga menagih wajib pajak besar, hotel, restoran, reklame, dan pengembang yang menunggak miliaran rupiah.

“Apresiasi Bapenda Kota Bandung, Tapi Jangan Lengah. Sisa Rp1,5 Triliun Harus di Jaga Transparansinya,” tegas Agung.

LSM PENJARA Akan Kawal Sampai Tutup Buku 2026.

DPP LSM PENJARA menyatakan akan terus mengawal realisasi pajak Kota Bandung sampai tutup buku 31 Desember 2026.

LSM PENJARA akan meminta Bapenda membuka secara berkala:

  1. Realisasi per jenis pajak (PBB, BPHTB, PKB, BBNKB, Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan, Parkir).
  2. Jumlah tunggakan yang masih belum tertagih.
  3. Realisasi pemutihan PBB-P2.
  4. Penggunaan PAD untuk pembangunan yang langsung di rasakan warga.

“Pajak kita, untuk kota kita. Kalau pajaknya tembus Rp3,6 triliun, warga Bandung berhak melihat jalannya mulus, trotoarnya nyaman, sampahnya beres, dan banjirnya berkurang. Bukan hanya angka di atas kertas,” tutup Agung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *