DSDABM Kota Bandung di Duga Biarkan Pelanggaran K3 di Proyek Galian Talaga Bodas

oleh

Kota Bandung, ER3 News.com – Ketua Umum Jaringan Siliwangi  Indonesia (JSI), Nanang Jaenudin, menyatakan kekecewaannya. Karena Surat Permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi yang di layangkan kepada Bapak Kiki Rosani Rifqi selaku Kabid Drainase dan Trotoar DBSDABM Kota Bandung, hingga hari ini tidak di jawab.

Surat konfirmasi tersebut terkait Pemberitaan Kompas.com pada hari Jum’at, 6 November 2026 dengan judul “Galian Drainase Rusak Jalan Talaga Bodas Bandung di Tutup Plat Baja”.Yang terkait dengan Proyek Galian Crossing Drainase di Jalan Talaga Bodas – Pelajar Pejuang Kota Bandung.

Berdasarkan foto yang di publikasikan bersama berita Kompas.com tanggal 6 November 2026 tersebut, JSI menemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pekerja Tidak Memakai Helm dan APD Lengkap.

Seluruh pekerja yang terlihat di foto tersebut di duga tidak memakai helm proyek, tidak memakai sarung tangan, tidak memakai kacamata pelindung, dan tidak memakai mas

ker. Hal ini di duga melanggar Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMK3 dan Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD.

2. Jalan Rusak Dan di Tutup Plat Baja Sementara.

Sesuai judul berita Kompas.com tersebut, jalan yang rusak akibat galian akhirnya hanya di tutup dengan plat baja sebagai langkah sementara. Plat baja tersebut sangat rawan licin, bergeser, dan menyebabkan kendaraan terperosok / terjatuh, terutama saat hujan dan malam hari.

Mendesak DBSDADBM Kota Bandung Untuk Segera Memberikan Klarifikasi.

Atas temuan tersebut, JSI mendesak DBSDADBM Kota Bandung untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Serta mendesak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada alasan pekerja nyeker tanpa APD, karena APD itu sudah di bayar dengan uang rakyat melalui APBD”, tegas Nanang.

Kalau anggaran APD sudah ada dan sudah di bayar. Kenapa di lapangan pekerja masih terlihat tidak pakai helm, tidak pakai sepatu safety, tidak pakai sarung tangan, dan tidak pakai rompi.

“Apakah APD-nya tidak di belikan, atau di belikan tapi tidak di bagikan. Atau di bagikan tapi tidak di awasi pemakainya oleh pengawas”, ucap Nanang.

“Di mana peran Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kabis Drainase dan Trotoar dalam memastikan APD yang sudah di anggarkan itu benar-benar sampai ke pekerja”, imbuh Nanang.

TUNTUTAN JSI:

  1. DBSDABM Kota Bandung segera membuka secara transparan nilai anggaran APD dan SMK3 dalam proyek ini.
  2. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung segera memeriksa apakah kontraktor telah menyediakan APD sesuai anggaran yang telah di terima.
  3. Jika terbukti anggaran APD sudah di terima tapi APD tidak di sediakan. Maka selain pidana K3, harus di periksa juga dugaan penyimpangan / kerugian keuangan negara.

Untuk di ketahui bahwa Hukuman Pidana atas kelalaian tersebut di antaranya:

  1. Pengusaha yang tidak menyediakan APD dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian kegiatan, sampai pencabutan izin usaha. Dan di lanjutkan ke pidana sesuai UU No. 1 Tahun 1970
  2. Pengawas yang membiarkan akan kena KUHP Pasal 359 dan 360 yaitu akibat kelalalain menyebabkan kematian/ luka berat, pidana penjara paling lama 5 tahun.
  3. Jasa Konstruksi, UU No. 2 tahun 2017 pasal 83: Tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi, pidana penjara peling lama 5 tahun dan denda sebanyak 10 miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *