Jakarta, Er3News.com – Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru-baru ini diangkat ke dalam jajaran struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kementerian Kehutanan. FOLU Net Sink 2030 adalah program kerja di bawah naungan Kementerian Kehutanan yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, sehingga tingkat serapan emisi lebih tinggi daripada tingkat emisi pada tahun 2030.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Sekjen PSI, membenarkan bahwa dokumen Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di masyarakat adalah otentik dan dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Beliau menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
Dalam struktur organisasi OMO FOLU yang baru, beberapa kader PSI menempati posisi penting. Di antaranya, Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang pengelolaan hutan lestari, Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Penunjukan kader PSI dalam struktur FOLU Net Sink 2030 menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan potensi konflik kepentingan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai bahwa masuknya sejumlah anggota PSI dalam struktur FOLU Net Sink 2030 menunjukkan tata kelola yang buruk. Menurutnya, penunjukan anggota tersebut seharusnya melalui rekrutmen yang terbuka dan proses seleksi yang jelas.
Juli Antoni menjelaskan bahwa revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Beliau juga menegaskan bahwa OMO terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Selain itu, pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari pendanaan donor dan/atau negara mitra.
Masing-masing pengurus dalam struktur OMO FOLU menerima honorarium sesuai dengan posisinya. Penanggung jawab atau pengarah menerima honor sebesar Rp50 juta setiap bulan, anggota bidang menerima Rp20 juta setiap bulan, sedangkan staf menerima Rp8 juta per bulan.
Juru bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, menyatakan bahwa orang-orang yang mengisi struktur OMO FOLU Net Sink 2030 tidak membebani anggaran negara. Menurutnya, pembiayaan kegiatan tersebut tidak bersumber dari APBN, sehingga tidak ada beban bagi anggaran negara.
Secara keseluruhan, pengangkatan kader PSI dalam struktur FOLU Net Sink 2030 menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat. Meskipun Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan dan tidak membebani anggaran negara, penting bagi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penunjukan pejabat publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.
