Bogor, ER3News.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya menolak pemberian tunjangan berlebihan bagi anggota DPR. Menurut AHY, isu ini tidak boleh berlarut-larut karena situasi saat ini belum tepat untuk menambah fasilitas wakil rakyat.
“Kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut, kita tolak (tunjangan berlebihan anggota DPR) karena sekali lagi, suasana dan situasinya belum tepat,” kata AHY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8), dikutip dari detik.com.
AHY mengingatkan bahwa sikap Demokrat sudah lebih dulu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). “Bahwa terkait dengan kritik, termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat… kami dengan tegas mengatakan menolak,” tegasnya.
Selain menolak tunjangan, AHY meminta seluruh kader Demokrat menjaga etika politik, terutama dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. “Menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan, politisi Demokrat harus peka membaca situasi rakyat dan tidak reaktif menanggapi kritik.
“Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya ke seluruh kader Demokrat,” tutur AHY.
Ia juga mendorong Demokrat menjadi wadah aspirasi rakyat. “Kita harus selalu jadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog, mendengarkan masukan harapan. Kalau ada yang mengekspresikan kemarahan atau emosinya, sabar, dengarkan baik-baik. Ini rakyat kita sendiri, konstituen yang kita wakili,” katanya.
Sebelumnya, Ibas sudah menyampaikan permintaan maaf terkait isu tunjangan DPR. “Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” ucap Ibas, Sabtu (30/8).
Hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana. Salah satu hasil pertemuan adalah pimpinan DPR sepakat mencabut kebijakan tunjangan tambahan serta melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah Demokrat menegaskan posisinya selaras dengan aspirasi publik yang menolak fasilitas tambahan bagi wakil rakyat di tengah kondisi sosial-ekonomi yang sedang sulit.
