Jakarta, ER3News.com – Aktivis 98, Haris Rusly Moti, mengecam keras aksi teror yang menyasar kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta pengiriman paket berisi kepala babi dan bangkai tikus kepada seorang jurnalis Tempo. Haris menilai teror ini sebagai upaya menciptakan ketakutan dan menggiring opini negatif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
“Media massa yang kritis adalah ‘sparring partner’ pemerintah, terutama dalam menghadapi jajaran pejabat yang cenderung berkelakuan ‘ABS’ (Asal Bapak Senang),” kata Haris dalam rilis resminya.
Haris mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut pelaku dan motif di balik aksi teror tersebut. Ia menegaskan, rangkaian teror ini tidak dilakukan oleh jajaran pemerintahan Prabowo maupun pendukungnya. “Pemerintahan Prabowo justru dirugikan dengan munculnya persepsi negatif dan kegaduhan akibat teror ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pidato Presiden Prabowo pada 19 Maret lalu, yang menurutnya bukan bentuk penolakan terhadap kritik media, melainkan ajakan introspeksi terkait kegagalan komunikasi publik pemerintah. Presiden, kata Haris, telah meminta jajarannya untuk memperbaiki komunikasi kepada rakyat.
Lebih lanjut, Haris menduga aksi teror ini sengaja dilakukan bertepatan dengan pembahasan RUU TNI di DPR RI. “Sasaran teror, yaitu KontraS dan Tempo, bukan dipilih secara acak. Mereka dikenal sebagai institusi civil society yang kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia juga menilai pola teror ini didesain agar publik mengasosiasikannya dengan pemerintahan Prabowo. “Dari analitik media sosial dan pemberitaan, tampak bahwa opini yang dibentuk seolah-olah pemerintah dan pendukungnya adalah dalang dari aksi teror ini,” paparnya.
Menurut Haris, bukan hanya kebebasan pers yang dirugikan, tetapi juga pemerintahan Prabowo yang kini disudutkan sebagai aktor di balik teror. “Target utama dari aksi ini adalah membentuk persepsi bahwa pemerintahan Prabowo militeristik, antidemokrasi, dan anti kebebasan pers,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu ini tampak diglorifikasi di media sosial untuk membangun kesan bahwa pemerintahan Prabowo sedang mengembalikan pola militerisme dan represi terhadap kebebasan pers. “Rangkaian teror ini didesain untuk mematangkan situasi distrust (ketidakpercayaan terhadap pemerintah), disorder (ketidakaturan sosial), dan disobedience (ketidakpatuhan terhadap hukum),” jelasnya.
Haris menduga ada dua kepentingan yang dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo dan berpotensi berada di balik skenario teror ini. “Pertama, mafia migas yang pernah diungkap dalam laporan investigasi Majalah Tempo. Kedua, kepentingan geopolitik yang bertentangan dengan kebijakan nasionalistik dan kerakyatan Prabowo,” pungkasnya.
