BANDUNG, ER3News.com — Kinerja fiskal Provinsi Jawa Barat hingga Juli 2025 menunjukkan tren positif. Realisasi belanja APBD tercatat telah mencapai 38,79 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 31,8 persen. Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar juga mencatat pencapaian tinggi, yakni 44,72 persen, dibandingkan nasional yang berada di angka 43,62 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menepis anggapan yang menyebut belanja daerah menurun atau pendapatan daerah anjlok.
“Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegas Herman.
Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, disebutkan Jawa Barat menduduki peringkat ketiga nasional dalam realisasi belanja daerah, setelah DIY Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
“Pak Menteri menyampaikan Jawa Barat peringkat tiga nasional. Artinya, kita masih termasuk yang terbaik. Top markotop,” ujar Herman.
Menurutnya, kapasitas fiskal Jawa Barat saat ini mencapai lebih dari Rp31 triliun, menjadikannya salah satu provinsi dengan kekuatan fiskal tertinggi di Indonesia.
Pemprov Jabar, kata Herman, akan terus memastikan agar belanja daerah berkualitas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD memberi manfaat nyata. Kami akan terus mengawal anggaran ini demi kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Belanja Infrastruktur Butuh Percepatan
Ekonom Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai realisasi fiskal Jabar berada di jalur yang tepat. Menurutnya, kehati-hatian dalam mengelola anggaran lebih penting daripada sekadar mengejar persentase tinggi.
“Saya memaknainya sebagai bagian dari tata kelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent), bukan semata soal angka tinggi,” kata Acuviarta.
Ia menyoroti adanya ruang untuk percepatan, khususnya pada belanja infrastruktur yang meningkat tajam di semester pertama. Proses lelang dan pengadaan barang/jasa disebut perlu dipercepat agar tak menahan serapan anggaran.
Dari sisi pendapatan, Acuviarta mendorong optimalisasi sektor di luar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tengah mendapat insentif pembebasan tunggakan. Sektor seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak dinilai masih punya potensi besar untuk digenjot.
“Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak dan lainnya bisa difokuskan untuk realisasi,” ujarnya.
Ia juga mencatat adanya pengaruh Perpres No. 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi dan realokasi belanja, sehingga memengaruhi psikologis fiskal daerah.
“Pak Gubernur KDM sudah melakukan pembaharuan kebijakan fiskal dan politik anggaran. Saya melihat implementasinya butuh waktu transisi,” tutup Acuviarta.
Dengan pencapaian ini, Provinsi Jawa Barat dinilai berada dalam posisi kuat untuk terus menjaga keseimbangan belanja dan pendapatan, serta memastikan anggaran terserap secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
