BANDUNG, ER3News.com – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam mendorong efisiensi anggaran dan penguatan layanan publik melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Muhammad Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (4/7/2025) malam, sebagai tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Dalam pidatonya, Farhan menyatakan bahwa perubahan anggaran akan diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi kreatif.
“Digitalisasi pelayanan akan menjadi kunci untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal,” ujar Farhan menanggapi masukan dari Fraksi PKB dan Gabungan Nasional Demokrat.
Menjawab sorotan Fraksi PDIP dan PKS, Farhan menegaskan bahwa anggaran perubahan akan diprioritaskan untuk normalisasi sungai, pembangunan sistem pengolahan sampah, dan perbaikan jalan sebagai solusi atas persoalan kemacetan yang kian mendesak.
“Kami terus berupaya agar belanja infrastruktur tidak hanya terserap optimal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga,” ucapnya.
Sementara itu, dalam merespons Fraksi PSI dan Gerindra, Farhan mengungkapkan langkah konkret Pemkot dalam penguatan ekonomi lokal.
Mulai dari program padat karya dan pelatihan vokasi tingkat kecamatan, hingga penyusunan roadmap ekonomi kreatif dengan fokus pada subsektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
“Kota Bandung harus mampu menjadi magnet ekonomi kreatif nasional. Karena itu kami berinvestasi pada strategi yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Farhan juga menyoroti sektor sosial dan kesehatan, termasuk program “Senandung Perdana” untuk perlindungan perempuan dan anak, serta “Bandung Nyaah Kaindung” untuk perempuan lansia rentan. Pemkot juga mendorong trotoar ramah disabilitas dan perluasan Universal Health Coverage (UHC).
Dalam penggunaan anggaran, Pemkot memastikan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dialokasikan secara efisien untuk sektor produktif seperti sanitasi, pengendalian inflasi, cadangan pangan, dan layanan kesehatan.
“Efisiensi belanja dan pengalihan ke sektor produktif akan jadi strategi utama,” tutur Farhan.
Untuk menjamin transparansi, seluruh proses perubahan APBD bisa diakses melalui situs bandung.go.id. Selain itu, keterlibatan warga tetap diakomodasi lewat program Akselerasi Kewilayahan berbasis RW.
Tak kalah penting, Pemkot juga membatasi belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari total APBD, sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022.
Farhan menutup penyampaiannya dengan komitmen untuk terus menjadikan Bandung sebagai kota unggul, maju, dan berpihak pada semua warga.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita akan terus bekerja demi masa depan Bandung yang lebih baik,” katanya.
