Bandung, ER3News.com – Untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki tata kota, Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD terus memperkuat sistem pengelolaan parkir melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan di lapangan. Pembahasan ini mengemuka dalam talkshow “Menata Parkir, Mengurai Kemacetan” yang disiarkan oleh Radio Sonata dan PR FM, Selasa (24/6/2025).
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Sutaya, mengatakan tantangan utama adalah minimnya lahan parkir, terutama di wilayah padat.
“Sulit untuk menambah lahan baru karena mahal dan sempit. Jadi, kita harus kreatif dan gunakan pendekatan efisien di titik-titik seperti Braga dan Dago,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD bersama Dishub tengah memperkuat aturan melalui Perda, Perwal, dan Keputusan Wali Kota yang sudah diterbitkan. Tiga strategi yang harus dijalankan, menurutnya, adalah penegakan disiplin, penyediaan alternatif parkir yang baik, serta partisipasi publik dalam pengawasan.
Sementara itu, Yogi Mamesa, Kepala BLUD Perparkiran Dishub Kota Bandung, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya mengelola 289 titik parkir, termasuk tepi jalan dan fasilitas pemerintah. Ia memperingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan parkir liar.
“Parkir resmi bisa dikenali dari petugas berseragam biru, surat tugas, dan marka jalan. Jika tidak ada itu semua, jangan parkir di sana,” ujarnya.
Sebagai bagian dari edukasi, Dishub aktif melakukan sosialisasi, memasang rambu larangan, serta menindak langsung pelanggar parkir liar.
“Kalau tidak ada efek jera, pelanggaran akan terus terjadi dan memperburuk kemacetan,” kata Yogi.
Untuk masyarakat dan wisatawan, Dishub merekomendasikan tiga lokasi parkir resmi gratis: depan Bank BJB di Jalan Braga, basement Alun-Alun Bandung, dan kantor Dinas Provinsi Jabar.
“Kami tidak pungut biaya di sana. Yang penting arus kendaraan bisa tertib dan tidak ganggu jalan utama,” jelasnya.
Kota Bandung kini semakin fokus menghadirkan solusi parkir modern dan efisien, guna mendukung mobilitas warga serta mendorong tata kota yang lebih baik.
