Jakarta, Er3News.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya praktik pemborosan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sebelum Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi belanja negara. Hal ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel.
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, Ahmad Adib Susilo, menegaskan bahwa arahan efisiensi yang diberikan oleh Presiden sejalan dengan misi perbaikan tata kelola keuangan negara. Ia menyebutkan bahwa terdapat banyak contoh ketidakefisienan dalam belanja kementerian, yang semestinya bisa diminimalisir melalui koordinasi yang lebih baik.
“Contoh sederhana, pembelian barang yang sama tetapi dilakukan oleh kementerian yang berbeda, harganya bisa jauh berbeda. Ini jelas tidak efisien!” ujar Adib dalam Seminar Nasional yang digelar di Perbanas Institute Jakarta, Kamis (27/2). Ia menambahkan bahwa perbedaan harga yang signifikan dalam pengadaan barang menunjukkan kurangnya koordinasi serta transparansi dalam proses pembelian.
Instruksi efisiensi yang diberikan oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara memiliki manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menekan potensi pemborosan anggaran yang selama ini kerap terjadi.
Sejumlah pengamat ekonomi pun menyambut baik langkah tersebut, mengingat pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan daya saing nasional serta memastikan anggaran digunakan untuk program-program prioritas yang benar-benar bermanfaat.
Kesimpulannya, langkah efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo mendapat dukungan dari BPK sebagai upaya memperbaiki sistem tata kelola keuangan negara. Dengan koordinasi yang lebih baik antar kementerian serta transparansi dalam belanja negara, diharapkan kebocoran anggaran dapat diminimalisir sehingga pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi rakyat.
