BOGOR, ER3News.com — Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset daerah untuk mendukung transformasi tata ruang Kota Bogor yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan Dedie dalam agenda penandatanganan prasasti pembangunan rumah dinas dan gedung arsip Kantor Pertanahan Kota Bogor di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Senin (19/5/2025). Kedua fasilitas baru itu berlokasi di Jalan Dadali dan menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan pertanahan.
“Hari ini kita melakukan penandatanganan prasasti untuk rumah dinas dan gedung arsip Kantor Pertanahan Kota Bogor. Meskipun tidak dilakukan di lokasi, saya harap fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujar Dedie.
Dedie menyoroti tantangan pembangunan yang masih dihadapi, terutama penyelesaian trase jalan strategis seperti Ring Road 2 dan 3, Bogor Outer Ring Road, serta Bogor Inner Ring Road. Menurutnya, seluruh program tersebut menuntut kesamaan data dan koordinasi antarlembaga.
“Kita butuh pemahaman bersama agar program pembangunan yang dijalankan tidak saling tumpang tindih. Urusan trase ini penting untuk dikoordinasikan secara detil,” tegas Dedie.
Selain infrastruktur, Dedie juga menyinggung optimalisasi aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai ketidaksinkronan data kerap menjadi penghambat dalam proses pengembangan kawasan.
“Selama ini ada beberapa proyek pengembangan yang terkendala akibat ketidaksinkronan informasi. Jadi, pemetaan dan integrasi data harus menjadi prioritas agar tidak menghambat pendapatan maupun pembangunan,” ujarnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi, mengapresiasi dukungan Pemkot terhadap program modernisasi pertanahan. Ia menyebut, saat ini pihaknya tengah fokus mengembangkan empat program prioritas.
“Ada empat poin yang kami anggap penting, mulai dari integrasi data NIB dan MOP, percepatan penyusunan RDTR, hingga program percepatan sertifikasi tanah dan sertifikat wakaf,” kata Akhyar.
Ia menjelaskan, integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dan Manual Operasional Pendaftaran (MOP) bertujuan untuk memperbarui basis data pertanahan secara menyeluruh, sekaligus memperkuat kebijakan pembangunan dan optimalisasi PAD.
Pihaknya juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di enam kecamatan sebagai langkah strategis menarik investasi.
Tak kalah penting, percepatan sertifikasi tanah dan legalisasi lahan wakaf juga menjadi prioritas demi memberikan kepastian hukum.
“Kami berharap tahun ini target percepatan sertifikasi dapat tercapai, termasuk untuk tanah-tanah wakaf agar bisa segera digunakan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya.
