Bogor, Er3News.com – Kabupaten Bogor tengah menghadapi tantangan besar akibat perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan. Perubahan lanskap yang signifikan di kawasan Tasman Ujung disinyalir menjadi faktor utama bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 2 Maret 2025. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan perlunya tindakan tegas untuk mengatasi dampak negatif dari alih fungsi lahan yang terjadi.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor
Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengambil langkah korektif guna menanggulangi dampak perubahan lanskap yang semakin mengancam lingkungan. Menurutnya, keseimbangan ekosistem di Kabupaten Bogor harus tetap terjaga agar tidak menimbulkan efek domino hingga ke wilayah hilir seperti Jakarta.
“Kami akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi terbaik. Program penghijauan akan segera kami dorong, serta penertiban terhadap bangunan ilegal di kawasan terlarang akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Keselamatan masyarakat adalah prioritas kami,” tegas Bupati Rudy Susmanto.
Langkah konkret yang tengah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melibatkan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum guna mengembalikan kawasan tersebut ke fungsi awalnya sebagai daerah resapan air. Dengan upaya ini, diharapkan kejadian bencana akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat diminimalisir.
Perubahan Drastis Sejak 2010
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa sejak tahun 2010, kawasan seluas 15.000 hektar tersebut memiliki fungsi utama sebagai hutan lindung, taman nasional, dan kawasan resapan air. Namun, pada tahun 2022, terjadi alih fungsi lahan besar-besaran dengan 8.000 hektar berubah menjadi area pertanian, serta permukiman yang awalnya hanya 500 hektar kini meluas menjadi 1.500 hektar.
“Kami melihat adanya perubahan tata ruang yang sangat mengkhawatirkan. Kawasan resapan air seharusnya tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Jika dibiarkan, maka bencana serupa akan terus terjadi,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.
Bahkan, beberapa badan sungai telah dikorbankan untuk pembangunan resort dan tempat wisata, yang seharusnya masuk dalam kawasan konservasi. Akibatnya, risiko banjir dan longsor meningkat drastis, membahayakan ribuan penduduk setempat.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan segera memasang plang “Dalam Pengawasan” di beberapa area terdampak serta menyegel 33 titik yang melanggar aturan. Kajian ilmiah akan terus dilakukan untuk menentukan langkah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pembongkaran bangunan tanpa izin.
Gubernur Jawa Barat Beri Teguran Keras
Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, turut angkat bicara terkait maraknya pelanggaran lingkungan di wilayahnya. Menurutnya, banyak pembangunan melanggar aturan, baik dalam hal penggunaan lahan maupun ketinggian bangunan yang tidak sesuai ketentuan.
“Sebagian besar pelanggaran ini terjadi karena penggunaan lahan yang melebihi batas serta kesalahan dalam pengaturan ketinggian. Ini sangat merugikan lingkungan kita,” ujar Dedy Mulyadi dalam keterangannya kepada media.
Sebagai tindakan tegas, Gubernur Dedy Mulyadi memastikan bahwa bangunan yang berdiri tanpa izin akan segera dibongkar.
“Mulai hari ini, kami akan membongkar semua bangunan yang tidak sesuai aturan. Kawasan ini akan kami kembalikan ke fungsi awalnya, menjadi kebun teh hijau yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Langkah tegas yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemprov Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah terbukti menjadi penyebab bencana alam. Sehingga diperlukan penegakan hukum dan penghijauan kembali agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
