BANDUNG, ER3News.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menunjukkan keseriusan dalam menata ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai strategi jangka panjang demi mencapai kesejahteraan masyarakat.
Langkah itu ditegaskan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam Rapat Sinkronisasi RTRW di kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. Djuanda, Kota Bandung, Kamis (3/7/2025). Menurutnya, RTRW harus menjawab tantangan kekinian sekaligus mempersiapkan ruang hidup yang layak hingga 100 tahun ke depan.
“Seperti moto di logo Jabar: gemah ripah, repeh, rapih, tata ruang ini harus menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat,” kata Herman.
Pemprov Jabar menggandeng berbagai perguruan tinggi dan ahli tata ruang untuk menyusun RTRW yang berorientasi masa depan. “Ruang yang kita miliki bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk anak cucu kita,” ujarnya.
Herman juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar bisa rampung dalam dua hingga tiga tahun.
Ia menyebutkan, anggaran penyusunan RDTR akan dibagi dua, yakni 50 persen dari Kementerian ATR/BPN, sisanya ditanggung bersama oleh Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
RTRW dan RDTR nantinya akan mengatur zonasi yang seimbang antara kawasan industri dan konservasi alam. Wilayah seperti Bekasi, Karawang, dan Bogor tetap menjadi pusat industri, sementara daerah seperti Cianjur dan Sukabumi akan difokuskan pada konservasi hutan dan sumber daya air.
“Industri jangan dipaksakan di semua wilayah. Daerah hulu lebih baik fokus menjaga hutan dan mata air. Pemerintah harus memberi insentif agar masyarakat semangat menjaga lingkungan,” ucap Herman.
Dukungan juga datang dari Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, yang menilai langkah Jabar bisa menjadi contoh nasional.
“Kami berharap RTRW di Jabar benar-benar mempercepat investasi sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Suyus.
Rapat Sinkronisasi diikuti oleh para kepala kantor pertanahan, bappeda, dinas bina marga dan penataan ruang dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Sinergi lintas instansi ini diharapkan bisa mempercepat transformasi tata ruang yang adil dan berkelanjutan.
