BOGOR, ER3News.com — Kabupaten Bogor mencatatkan kinerja gemilang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jabar di Lembur Pakuan, Subang, Selasa (16/7/2025).
Dalam forum tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,21%, mengungguli angka nasional (5,03%) dan provinsi (4,95%).
“Kabupaten Bogor telah menunjukkan kinerja yang baik di tengah tekanan ekonomi global dan nasional. Ini patut diapresiasi,” kata Tito.
Tak hanya unggul secara ekonomi, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor juga tercatat di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Data yang dirilis BPS dan diolah pada 14 Juli 2025 menunjukkan, tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor sebesar 7,05%, lebih rendah dari Indonesia (8,57%) dan Jawa Barat (7,46%). Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem hanya 0,52%, menempatkan Bogor di lima besar terendah se-Jawa Barat.
Dari sisi keuangan daerah, Kabupaten Bogor mencatat realisasi pendapatan APBD 2025 sebesar 50,07%, tertinggi ke-6 di Jawa Barat. Selain itu, Bogor juga termasuk dalam kategori Kapasitas Fiskal Sedang, bersama tiga kabupaten lainnya di Indonesia. Ini menunjukkan keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat, yang membuat Pemda cukup kuat menjalankan fungsinya.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa kehadirannya dalam rakor bersama Sekda dan jajaran Pemkab adalah untuk menindaklanjuti arah kebijakan dari pusat dan provinsi.
“Rakor ini membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan merata,” kata Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembangunan bisa dirasakan secara luas. “Dengan semangat kolaborasi, masyarakat bisa bergerak bersama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik,” tambahnya.
Tito dalam arahannya meminta Pemda fokus pada indikator makro seperti inflasi, IPM, gini ratio, hingga penurunan stunting. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketentraman masyarakat.
“Lakukan efisiensi anggaran. Ciptakan inovasi pembangunan berbasis lingkungan. Setiap rupiah harus benar-benar berarti bagi rakyat,” ujar Tito.
Ia turut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dengan cara kreatif, membuka akses infrastruktur, mempercepat perizinan usaha, membangun Mal Pelayanan Publik, serta menyelesaikan tata ruang wilayah seperti RTRW dan RDTR demi terciptanya lapangan kerja.
Tito menutup arahannya dengan ajakan agar semua pihak menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.
