Bandung, ER3News.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal itu diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko, yang digelar Senin, 29 September 2025. Kegiatan ini melibatkan sekretaris dinas, kepala subbagian program dan keuangan, serta pejabat dari seluruh perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap kebijakan pemerintah. “Manajemen risiko bukan sekadar prosedur administrasi, tetapi instrumen strategis yang wajib terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan cara ini, kita bisa melindungi organisasi, pimpinan, dan seluruh staf dari potensi masalah yang mungkin muncul,” ujar Iskandar.
Ia menambahkan, risiko tidak seharusnya dianggap hambatan. Sebaliknya, risiko harus dikelola dengan strategi yang tepat agar tujuan pembangunan tetap berjalan sesuai arah.
Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah. “Ada tiga lini model. Kepala perangkat daerah sebagai pemilik risiko, pejabat manajerial sebagai pengelola risiko, dan Inspektorat sebagai pengawas internal. Melalui simulasi dan studi kasus, kami berharap peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu memulai identifikasi risiko di unit kerjanya,” jelasnya.
Perwal 38/2025 juga mewajibkan setiap perangkat daerah menetapkan pemilik dan pengelola risiko di masing-masing unit kerja. Dari kegiatan ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk menerapkan manajemen risiko secara konsisten, terbentuk struktur pengelola risiko internal, serta tersusunnya draf awal risk register sebagai langkah konkret pasca-sosialisasi.
Pemkot Bandung meyakini bahwa penerapan manajemen risiko secara menyeluruh akan meningkatkan efektivitas program, memperkuat budaya kerja antisipatif, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Dengan manajemen risiko yang baik, kita sedang membangun fondasi pemerintahan yang lebih tangguh, akuntabel, dan terpercaya demi terwujudnya visi Kota Bandung Utama,” tutur Dharmawan.
