Gubernur Jabar Teken Komitmen Berantas Premanisme, Dunia Usaha Beri Dukungan Penuh

oleh -21 Dilihat
Gubernur Jabar Teken Komitmen Berantas Premanisme, Dunia Usaha Beri Dukungan Penuh
Gubernur Jabar Teken Komitmen Berantas Premanisme, Dunia Usaha Beri Dukungan Penuh

BANDUNG, Er3News.com – Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia usaha, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama sejumlah pihak menandatangani komitmen bersama untuk memberantas aksi premanisme di Jawa Barat. Penandatanganan ini berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat pada 21 Februari 2025, melibatkan Ketua DPRD Jabar, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, serta Kapolda Metro Jaya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyambut baik langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi dunia usaha yang kerap menghadapi gangguan dari kelompok tertentu, termasuk organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat kelancaran bisnis.

“Komitmen ini akan memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pelaku usaha, baik di kawasan industri maupun di luar kawasan. Selama ini, banyak gangguan yang terjadi, dan dengan adanya kebijakan ini, kami optimistis investasi di Jawa Barat akan semakin berkembang,” ujar Ning Wahyu, Kamis (27/2/2025).

Dampak Positif Bagi Iklim Investasi

Dengan adanya jaminan keamanan dalam berusaha, Ketua APINDO Jabar menilai bahwa kebijakan ini akan meningkatkan kepercayaan investor. Iklim investasi yang kondusif tidak hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga melindungi tenaga kerja dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terganggunya operasional perusahaan.

“Keamanan dalam berusaha bukan hanya tentang melindungi investasi, tetapi juga melindungi karyawan agar tetap memiliki pekerjaan. Selain itu, masyarakat sekitar perusahaan juga diuntungkan dengan efek berganda dari investasi yang berjalan dengan baik,” tambahnya.

Ning juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat yang saat ini memiliki 1,76 juta pengangguran, atau sekitar 23,7% dari angka nasional—menjadikannya provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak ada lagi pekerja yang menjadi korban PHK akibat hengkangnya investor dari Jawa Barat.

Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Sebagai langkah lanjut, Ning mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan iklim investasi di Jawa Barat, salah satunya dengan menjamin keamanan bagi pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa pemberantasan premanisme harus berjalan seiring dengan kebijakan pro-investasi agar lebih banyak lapangan kerja baru tercipta, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

Kesimpulannya, kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan Jawa Barat tetap menjadi destinasi utama bagi investor. Dengan lingkungan usaha yang lebih aman, roda perekonomian dapat berjalan lancar, tenaga kerja terlindungi, dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.