BANDUNG, Er3News.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alih fungsi lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menyusul terjadinya banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Minggu, 2 Maret 2025. Bencana ini memicu perhatian serius terhadap perubahan fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bogor yang terdampak banjir. Ia menyoroti perubahan signifikan di Kawasan Puncak, di mana lahan yang sebelumnya merupakan kebun teh dan hutan telah beralih fungsi menjadi area rekreasi dan pembangunan vila. Perubahan ini dinilai mengurangi daya resap air, sehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.
Gubernur Dedi juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, Jaswita, yang mengelola salah satu objek wisata di Kawasan Puncak. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan sarana rekreasi oleh Jaswita, yang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Menggunakan lahan yang seharusnya berfungsi sebagai area resapan air. Dedi menegaskan tidak akan ragu untuk mengevaluasi keberadaan area wisata tersebut dan, jika diperlukan, mengembalikannya menjadi kebun teh atau hutan.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengajak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk bersama-sama mengembalikan Kawasan Puncak ke fungsi alaminya. Ia menekankan pentingnya konservasi lingkungan dibandingkan kepentingan ekonomi jangka pendek. Menurutnya, sejak era kolonial Belanda, penanaman pohon teh di Kawasan Puncak tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari konservasi dan perlindungan lingkungan.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa banjir bandang di Desa Tugu Selatan, Kawasan Puncak, disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan adanya puing yang menahan aliran air di sebuah air terjun. Puing tersebut kemudian jebol, menyebabkan aliran air yang deras ke permukiman warga. Ia memastikan bahwa tidak ada penebangan liar atau bangunan ilegal di area hutan lindung tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Slamet Mulyadi, menyambut baik langkah Gubernur Dedi Mulyadi dalam mengevaluasi alih fungsi lahan di Kawasan Puncak. Ia menekankan pentingnya mengembalikan ekosistem perkebunan teh sebagai kawasan resapan air hujan dan berharap tindakan nyata segera diambil untuk mencegah bencana alam di masa mendatang.
Banjir bandang yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menyoroti dampak negatif dari alih fungsi lahan yang masif. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk mengevaluasi dan mengembalikan fungsi alami kawasan tersebut sebagai area resapan air, dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang dan menjaga kelestarian lingkungan.
