BANDUNG, ER3News.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat. Program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dengan alokasi dana mencapai Rp100 miliar per unit.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menekankan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
“Ini adalah kesempatan besar karena Sekolah Rakyat akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Anak-anak dari tingkat SD, SMP, hingga SMA yang berasal dari keluarga miskin akan disekolahkan secara gratis dan ditanggung sepenuhnya, mulai dari fasilitas hingga pendidikan mereka,” ujar Herman dalam rapat konsolidasi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Sosial dari berbagai kabupaten/kota di Jabar. Saat ini, sembilan daerah telah mengajukan lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Kabupaten Purwakarta, Sukabumi, Bogor, Subang, Sumedang, Cirebon, serta Kota Cirebon, Tasikmalaya, dan Banjar.
Herman mendorong 18 kabupaten/kota lainnya agar segera mengusulkan lahan atau bangunan yang dapat digunakan untuk Sekolah Rakyat. “Yang penting dipersiapkan dulu dan diusulkan kepada Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Dari hasil rapat dengan Kementerian Sosial RI dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta (19/3), Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau asrama. “Sekolah ini diharapkan memiliki kualitas lebih baik dari sekolah konvensional. Dengan sistem boarding, kita bisa memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang optimal,” kata Herman.
Ia menambahkan, kemiskinan sering kali bersifat turun-temurun dalam sebuah keluarga, sehingga pendidikan berbasis asrama dapat menjadi solusi untuk memutus rantai tersebut. “Anak-anak yang rentan terjebak dalam lingkungan kurang kondusif perlu diarahkan ke Sekolah Rakyat agar masa depan mereka lebih baik,” imbuhnya.
Sebagai langkah awal, Pemdaprov Jabar telah menyiapkan empat lokasi untuk Sekolah Rakyat, dua di antaranya sudah siap digunakan, yakni Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Wyata Guna di Kota Bandung. Tiga lokasi lain berupa tanah berada di Ujung Jaya dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, serta Gedebage, Kota Bandung.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar, Andrie Kustira Wardana, turut mendorong percepatan usulan dari daerah. “Sekolah Rakyat ini akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, sehingga kabupaten/kota harus segera mengajukan bangunan atau lahan,” ujarnya.
Dengan dukungan anggaran yang besar dan sistem pendidikan berbasis asrama, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan di Jawa Barat.
