Tangerang, Er3News.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa tindakan penyegelan dan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus tersebut.
Kepala Biro Hukum KKP, Effin Martiana, menegaskan bahwa putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding. “Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi, termasuk adanya gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, kami berhasil meyakinkan Majelis Hakim bahwa seluruh prosedur yang dilakukan oleh petugas di lapangan telah sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang ada,” ujar Effin dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2).
Kasus ini bermula ketika KKP melakukan penyegelan dan pembongkaran pagar laut di kawasan pesisir Tangerang. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas yang dianggap melanggar ketentuan pengelolaan kawasan pesisir dan perairan. Namun, kebijakan ini menuai protes dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan, sehingga berujung pada permohonan praperadilan.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menolak praperadilan tersebut, menegaskan bahwa tindakan KKP sah secara hukum. Putusan ini sekaligus menguatkan posisi KKP dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan regulasi di sektor kelautan dan perikanan.
Dengan adanya putusan ini, KKP berharap tidak ada lagi polemik terkait kebijakan tersebut dan meminta semua pihak untuk menghormati hukum yang berlaku. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan aturan pengelolaan wilayah pesisir, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia.
