BANDUNG, ER3News.com – Menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Pemerintah Kota Bandung mempererat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Targetnya: 80 persen peserta aktif pada pertengahan Juli 2025.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target tersebut. Dalam rapat koordinasi di Balai Kota, ia menyebut dukungan Provinsi Jawa Barat sangat menentukan.
“Kalau provinsi ikut turun tangan, target ini bisa dicapai lebih cepat. Kita butuh sinergi dan alokasi anggaran lintas sektor,” kata Farhan, Selasa 3 Juni 2025.
Farhan mengungkapkan komitmen anggaran untuk mendukung UHC akan diperkuat melalui APBD Perubahan 2025, dengan estimasi pembiayaan hingga Rp310 miliar per tahun untuk mencakup seluruh warga kurang mampu.
Dari sisi BPJS, Kepala Cabang Bandung dr. Greisthy memaparkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Bandung telah menyentuh 99,2 persen, namun tingkat keaktifan masih di bawah target. “Saat ini baru 79,96 persen peserta yang aktif. Jika tidak mencapai 80 persen, status UHC Prioritas bisa hilang,” jelasnya.
Ia menyebut, kelompok dengan tingkat ketidakaktifan tinggi berasal dari segmen peserta mandiri, pekerja swasta, dan penerima bantuan iuran (PBI JK).
Sebagai upaya strategis, BPJS Kesehatan mengerahkan 103 agen pesiar ke berbagai kelurahan. Tugas mereka mencakup advokasi, pendaftaran, hingga aktivasi langsung ke rumah warga. “Jumlah agen pesiar kita terbanyak di Jawa Barat, tapi perlu dukungan konkret dari Pemkot agar lebih efektif,” tambah Greisthy.
BPJS juga mengusulkan regulasi dari pemerintah kota agar keaktifan JKN dijadikan syarat dalam layanan publik, serta memperluas kampanye dukungan terhadap agen pesiar.
