Bandung, ER3News.com – Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, menegaskan bahwa Kota Bandung menjadi daerah pertama di Indonesia yang meminta langsung penerapan Pembelajaran Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI). Program ini resmi diluncurkan melalui Bandung Learning Center pada Senin (22/9/2025).
“Kota Bandung adalah kota pertama yang meminta kepada KPK untuk melaksanakan PADI. Bandung menjadi salah satu pilot project yang mudah-mudahan bisa direplikasi oleh daerah lain,” kata Wawan.
Ia menjelaskan, PADI merupakan bagian dari tiga pendekatan KPK dalam pemberantasan korupsi, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dari ketiganya, pendidikan dianggap paling fundamental karena mampu menanamkan nilai antikorupsi sejak dini hingga akhir hayat.
“Pendidikan antikorupsi harus dimulai dari PAUD sampai menjelang maut. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan sebagai pelaku korupsi,” ujarnya.
Wawan menambahkan, ke depan sebanyak 5 juta ASN di seluruh Indonesia diwajibkan mengikuti pembelajaran serupa minimal sekali dalam setahun. “Kalau di KPK, pejabat tinggi sekalipun harus mengikuti 20 jam pelajaran setiap tahun. Harapannya di daerah juga sama, agar semua selalu diingatkan kembali,” jelasnya.
Menurutnya, Bandung memiliki peluang besar menjadi teladan nasional dalam gerakan antikorupsi.
“Dengan adanya PADI di Bandung, kita berharap gerakan antikorupsi terlihat secara masif. Minimal dimulai dari ASN, lalu bisa berkembang ke masyarakat umum,” ungkapnya.
Program PADI di Bandung diharapkan menjadi model pembelajaran antikorupsi yang konsisten, dinamis, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dengan langkah ini, pemerintah dan KPK berharap tercipta birokrasi yang lebih transparan dan berintegritas, sekaligus menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat luas.
