Bandung, ER3News.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Provinsi Jawa Barat bersiap menggebrak agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Jawa Barat bulan depan. RDP ini bukan sekadar formalitas, tetapi akan menjadi forum untuk menguliti berbagai persoalan yang diduga sarat penyimpangan dan lemahnya pengawasan lembaga negara di Jawa Barat.
Dalam surat resmi yang akan disampaikan, LSM PENJARA mendesak Ketua DPRD Jawa Barat memanggil lima instansi strategis, yaitu :
✅ Kanwil Kemenkumham Jawa Barat – terkait dugaan lemahnya pengawasan di bidang hukum dan pemasyarakatan.
✅ Kadivkum Polda Jawa Barat – terkait keseriusan penegakan hukum yang berkeadilan.
✅ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat – terkait transparansi dan potensi kebocoran PAD.
✅ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat – terkait pengawasan perbankan dan lembaga keuangan yang kerap menjadi pintu masalah.
✅ Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Barat – terkait tingginya laporan maladministrasi di sektor pelayanan publik.
Ketua DPD LSM PENJARA Jawa Barat menegaskan, “Kami tidak ingin RDP ini jadi acara minum kopi. Harus ada transparansi, harus ada akuntabilitas, dan DPRD harus berani memanggil pihak-pihak yang selama ini terkesan kebal kritik,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih jauh, LSM PENJARA menyoroti indikasi dugaan korupsi struktural, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta dugaan pembiaran praktik-praktik yang merugikan masyarakat. “Jika DPRD tidak serius, kami siap membawa masalah ini ke ranah publik yang lebih luas,” tambahnya.
RDP ini diyakini akan menjadi panggung krusial untuk menguji komitmen DPRD Jabar dalam menjalankan fungsi pengawasan. LSM PENJARA pun mengajak media dan publik untuk mengawal jalannya forum ini agar tidak berakhir dengan kompromi kepentingan.
#Stop Maladministrasi***djohar
