Ciamis, Er3News.com – Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang (DPC) LSM PENJARA “Pemantau Kinerja Aparatur Negara” di Jawa Barat menegaskan komitmen organisasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketua Umum DPP LSM PENJARA, Agung Setiawan, menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman yang harus segera diberantas.
“Korupsi adalah penyakit sosial yang telah mengakar dan berkembang pesat. Kerugian negara akibat praktik KKN sudah mencapai triliunan rupiah. Ini bukan hanya masalah pusat, tetapi juga telah meluas ke tingkat daerah,” ujar Agung dalam sambutannya.
Joko Machmudi, Ketua DPD LSM PENJARA Jawa Barat, mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas di daerahnya masing-masing.
“Jangan sampai kita hanya menjadi simbol semata. Kita harus benar-benar berkontribusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa komitmen yang kuat dan tindakan nyata sangat diperlukan agar program pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPC Kabupaten Garut, Kusep, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari pimpinan pusat. Ia menilai bahwa tantangan dalam pemberantasan korupsi semakin berat seiring dengan meningkatnya jumlah kasus di daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan pelaporan jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah.
Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya, Tedi, menambahkan bahwa berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Sejak 2020 hingga 2024, tercatat 2.730 perkara korupsi dan lebih dari 15 ribu laporan pengaduan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kita harus semakin serius dalam menangani permasalahan ini,” katanya. Menurutnya, masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dampak buruk korupsi agar mereka lebih peduli terhadap kebijakan antikorupsi yang diterapkan pemerintah.
Dadi Badarudin, Ketua DPC Kabupaten Ciamis, menegaskan pentingnya langkah preventif dalam mencegah praktik KKN. Menurutnya, keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan adat, sangat diperlukan dalam membangun budaya anti-korupsi. Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini dengan meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan bernegara.
Agung Setiawan menutup acara dengan mengajak semua pihak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi. Ia berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen kuat dari semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
