Jakarta, ER3News.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, meminta kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk lebih aktif dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam pertemuan dengan Gubernur serta para bupati dan wali kota se-NTT, Gus Ipul menekankan bahwa pemutakhiran data ini harus mendapat persetujuan dari kepala daerah. Proses validasi dilakukan melalui verifikasi langsung di lapangan sebelum data dapat digunakan untuk bantuan sosial (bansos).
“Saya ingin data ini ditandatangani langsung oleh bupati dan wali kota. Dengan begitu, bansos yang diberikan benar-benar berdasarkan data yang telah diperbarui dan divalidasi dengan baik,” ujar Gus Ipul dalam pertemuan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Selasa (18/3) malam.
Selain itu, Gus Ipul juga mengajak para kepala daerah untuk berkontribusi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi masyarakat dengan kategori miskin ekstrem dan kelompok desil 1 dan 2 dalam DTSEN.
“Keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan lahan milik kabupaten/kota sebagai lokasi pendirian sekolah ini,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa model pendirian Sekolah Rakyat dapat berasal dari revitalisasi aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi yang cepat antara Kemensos dan pemda sangat dibutuhkan agar data usulan lokasi bisa segera dikirimkan.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa saat ini proses uji petik DTSEN tengah berlangsung di seluruh Indonesia. Para pendamping sosial yang bertugas dalam verifikasi data membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah agar pemutakhiran berjalan optimal.
“Kami berharap Dinas Sosial di masing-masing daerah dapat berperan aktif dalam proses ini. Kepala Dinas Sosial akan menjadi pihak yang mengajukan data baru,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah daerah juga akan diberikan kewenangan lebih dalam mengawasi kinerja pendamping sosial Kemensos. Dengan demikian, kolaborasi antara pusat dan daerah bisa berjalan lebih baik.
“Saya meminta kepala daerah untuk ikut mengawasi kinerja pendamping sosial. Nantinya, pemerintah daerah memiliki bobot penilaian sebesar 30 persen terhadap mereka. Ini bagian dari upaya integrasi program pusat dan daerah,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena menyatakan pihaknya siap mendukung pemutakhiran DTSEN. Ia menekankan bahwa akurasi data sangat penting agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Kami berkomitmen mendukung proses pemutakhiran data, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Melki.
