SUBANG, ER3News.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk membantu warga Cikarang yang terdampak proyek pelebaran sungai. Dalam audiensi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4/2025), Dedi — yang akrab disapa KDM — mendengarkan langsung keluhan sekitar 30 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran.
Sejumlah warga mengungkapkan kebutuhan mereka, mulai dari bantuan kontrakan hingga dukungan sosial untuk kebutuhan sandang dan pangan. Tak hanya itu, seorang pelajar SMA menyampaikan kegelisahannya atas larangan kegiatan study tour dan perpisahan sekolah yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi keresahan itu, KDM menegaskan bahwa larangan tersebut bertujuan mencegah praktik pungutan liar dan komersialisasi pendidikan. “Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
KDM juga menekankan bahwa kegiatan perpisahan tetap diperbolehkan, asalkan diselenggarakan secara mandiri oleh siswa tanpa melibatkan pihak sekolah. Ia berharap generasi muda Jawa Barat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan dalam budaya konsumtif yang tidak mencerminkan realitas sosial.
Dalam hal bantuan kontrakan, Dedi memastikan Pemprov Jawa Barat melalui program Bank BJB Peduli memberikan dukungan finansial sebesar Rp10 juta per keluarga, cukup untuk menyewa rumah selama minimal satu tahun. Bantuan ini hanya diberikan kepada warga yang benar-benar terdampak dan kehilangan tempat tinggal, bukan kepada mereka yang membangun rumah di atas tanah negara secara ilegal.
Lebih jauh, KDM menyatakan, Pemprov Jabar juga menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merealisasikan program pembangunan rumah bagi warga terdampak. “Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya populer, tapi harus mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemprov Jabar berharap bisa mempercepat pemulihan kehidupan sosial warga terdampak dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih adil.
