BANDUNG, ER3News.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan memangkas belanja hingga Rp5,1 triliun. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, efisiensi tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri No. 900/833/SJ.
“Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional,” ujar Herman saat ditemui di Bandung, Sabtu (19/4/2025).
Realokasi anggaran terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur sebesar Rp3,6 triliun—mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, hingga sanitasi. Sementara sektor pendidikan mendapat Rp1,3 triliun, dan kesehatan sebesar Rp122,9 miliar.
Adapun alokasi tambahan lainnya meliputi cadangan pangan Rp46,1 miliar dan program pemberdayaan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja Rp35,5 miliar.
Menanggapi isu bahwa dana efisiensi dipakai untuk renovasi Lembur Pakuan, Herman membantah keras:
“Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan,” tegasnya.
Dalam sektor budaya, realokasi mencakup penataan kawasan wisata, pertunjukan seni, hingga penerbitan buku budaya berbasis riset ilmiah yang melibatkan para profesional.
Pemprov juga menggelar program “Nganjang Ka Warga”, bentuk safari pembangunan yang dikemas dalam layanan publik keliling serta hiburan seni tradisional. Menurut Herman, kegiatan ini telah dilaksanakan di dua titik yakni Kecamatan Sumur Bandung dan Dayeuhkolot, dan akan terus menyasar seluruh wilayah Jabar.
“Antusiasme warga sangat tinggi. Semua menyambut dengan riang gembira,” tuturnya.
Efisiensi juga menyentuh sektor perjalanan dinas, yang dikurangi hingga Rp390 miliar atau lebih dari 51 persen. Herman menyebut Jabar sebagai provinsi terdepan yang mengeksekusi arahan efisiensi belanja pusat.
“Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ucap Herman.
Proses pergeseran anggaran ini disusun secara terbuka dan telah melalui dua kali konsultasi dengan Kemendagri pada 7 dan 14 Maret 2025. Hasil finalnya ditetapkan pada 20 Maret dan dilaporkan ke DPRD pada 27 Maret 2025.
“Kami sangat transparan. Proses pembahasan bahkan diunggah oleh Pak Gubernur di media sosial beliau. Warga pun bisa mengakses dokumen lengkapnya melalui situs JDIH Pemprov Jabar,” pungkas Herman.
Langkah efisiensi dan realokasi APBD Jawa Barat 2025 menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan anggaran tepat guna dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam upaya menciptakan Jawa Barat yang lebih istimewa dan inklusif.
