CIAMIS, ER3News.com – Puluhan ribu warga Ciamis mengeluhkan penonaktifan sepihak keanggotaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) tanpa pemberitahuan. Persoalan ini menjadi sorotan dalam audiensi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis bersama Pemerintah Daerah, Kamis (3/7/2025) di Oproom Setda Ciamis.
Audiensi yang diterima langsung oleh Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya ini membahas keresahan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak kebijakan tersebut.
“Masyarakat banyak yang mengeluh BPJS-nya tidak aktif, padahal mereka sangat bergantung pada layanan itu. Pemerintah daerah harus hadir menjamin hak dasar masyarakat,” ujar Sarah, Ketua Kopri PMII Ciamis.
Menanggapi itu, Bupati mengaku terkejut karena baru mengetahui informasi tersebut dari media. Ia segera menginstruksikan dinas terkait untuk menindaklanjuti.
“Saya sendiri baru tahu dari pemberitaan. Begitu tahu, saya langsung panggil SKPD terkait. Memang penonaktifan ini sepenuhnya dilakukan oleh pusat, namun masyarakat tidak akan melihat ke sana—yang mereka tahu, BPJS mereka tiba-tiba tidak aktif,” ungkap Herdiat.
Berdasarkan data per April 2025, jumlah peserta aktif BPJS PBI di Kabupaten Ciamis tercatat 496.684 jiwa. Namun pada Mei 2025, sebanyak 39.610 peserta dinonaktifkan, atau sekitar 7,97 persen, sehingga menyisakan 457.074 peserta aktif.
Pemkab Ciamis menyebut, proses reaktivasi BPJS PBI masih memungkinkan, namun memerlukan syarat administratif seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa dan surat kondisi medis dari fasilitas kesehatan.
“Sampai hari ini baru 110 orang yang berhasil direaktivasi karena kriterianya cukup ketat,” ujar Herdiat.
Ia juga menyoroti permasalahan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
“Keakuratan data memang jadi masalah. Kadang data pusat tidak nyambung dengan data daerah. Ini jadi catatan serius ke depan,” jelasnya.
Pemkab Ciamis menegaskan akan memprioritaskan reaktivasi bagi warga yang benar-benar berhak, serta mendorong warga yang mampu secara ekonomi untuk beralih ke BPJS Mandiri. Selain itu, pihaknya juga telah menginstruksikan aparat desa untuk mempercepat proses pendataan ulang penerima PBI.
