Jakarta, ER3News.com – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen DPR/MPR pada Kamis (20/3) untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Massa menilai revisi aturan tersebut berpotensi melemahkan demokrasi dan meningkatkan peran militer dalam ranah sipil.
Demonstrasi ini diwarnai orasi dari berbagai elemen mahasiswa yang menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap sejumlah pasal dalam RUU TNI. “Kami menolak segala bentuk upaya militerisasi di sektor sipil yang bisa mengancam demokrasi dan supremasi sipil,” ujar salah satu orator aksi.
Mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan “Tolak RUU TNI” serta “Demokrasi Harga Mati” sebagai bentuk protes terhadap revisi undang-undang yang tengah dibahas di DPR.
Tuntutan Mahasiswa dan Kekhawatiran terhadap RUU TNI
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyoroti beberapa poin dalam RUU TNI yang mereka anggap bermasalah, terutama terkait peran prajurit aktif di jabatan sipil. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara militer dan pemerintahan sipil.
“Kami khawatir RUU ini akan membuka celah bagi keterlibatan TNI dalam politik praktis dan memperlebar ruang intervensi militer di luar tugas pokoknya,” ujar salah satu peserta aksi.
Massa juga menyerukan agar DPR lebih transparan dalam proses legislasi dan melibatkan publik secara lebih luas sebelum mengesahkan aturan yang berpotensi berdampak besar terhadap tatanan demokrasi di Indonesia.
Hingga siang hari, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal pembahasan RUU TNI hingga tuntutan mereka didengar oleh para wakil rakyat di parlemen.
