CIAMIS, ER3News.com– Suasana panas menyelimuti halaman Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat di Kabupaten Ciamis, Kamis (17/7/2025).
Ratusan massa dari Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila turun ke jalan menuntut Kepala KCD XIII, Widhy Kurniatun, mundur dari jabatannya.
Mereka menilai Kepala KCD gagal menjalankan tugas dan fungsi pelayanan
pendidikan di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya yang menurut SAPMA, tidak memberikan solusi maupun jawaban substansial dari pihak KCD.
“Audiensi sudah kami lakukan. Tapi yang kami tanyakan A-B-C, dijawab X-Y-Z. Tidak nyambung dan tidak menyelesaikan masalah,” teriak salah satu orator SAPMA saat berorasi.
SAPMA menyebut berbagai persoalan yang terjadi sebagai bentuk “kebobrokan sistemik” di tubuh internal KCD XIII yang sudah terlalu lama dibiarkan tanpa perbaikan.
Tudingan Pungli dan Praktik Gratifikasi
Aksi massa tak hanya menyoroti kepemimpinan Widhy Kurniatun, tetapi juga menyeret dugaan praktik pungutan liar.
Dalam orasinya, SAPMA memutar rekaman suara yang diduga percakapan antara kepala sekolah dengan pihak KCD. Dalam rekaman itu, terdengar permintaan uang yang disebut-sebut sebagai syarat memperoleh pelayanan dari dinas.
“Kalau tidak kasih amplop, pertanyaan mereka nggak dilayani. Bahkan ada yang protes karena hanya memberi Rp100 ribu,” ungkap salah satu juru bicara SAPMA di hadapan peserta aksi.
Tak berhenti di situ, SAPMA juga menyuarakan dugaan pengkondisian penggunaan biro perjalanan dalam program studi tour sekolah.
Mereka mencurigai hal ini sarat dengan kepentingan tertentu dan bukan murni bagian dari program pendidikan.
Kepala KCD Hadir, Massa Menuntut Penjelasan
Di tengah memuncaknya tekanan, Kepala KCD XIII, Widhy Kurniatun, akhirnya keluar menemui massa.
Ia memberikan klarifikasi langsung di hadapan peserta aksi, meskipun suasana sempat tegang dan dipenuhi sorakan.
Meski begitu, SAPMA tetap bersikeras menuntut pertanggungjawaban serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KCD XIII.
Mereka menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga mendapat jawaban yang dinilai adil dan menyentuh akar permasalahan.
Aksi SAPMA menjadi sorotan tajam terhadap kinerja birokrasi pendidikan di wilayah Ciamis dan sekitarnya. Tuntutan mundur hingga dugaan pungli yang diungkap dalam aksi ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Publik kini menanti langkah tegas dari pihak berwenang dalam menindaklanjuti tuntutan dan dugaan pelanggaran yang disuarakan mahasiswa.
