Ciamis, ER3News.com — Pemerintah Kabupaten Ciamis mengikuti peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih yang digelar secara nasional dan serentak di seluruh Indonesia, Senin (21/7/2025).
Acara tersebut dipusatkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sementara itu, Pemerintah Ciamis mengikutinya secara virtual dari Aula Sekretariat Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan pentingnya tata kelola koperasi yang transparan, bertanggung jawab, dan sesuai aturan. Ia berharap para pengurus koperasi desa dan kelurahan tidak bermain-main dalam menjalankan amanah tersebut.
“Kami harap koperasi ini dijalankan dengan jujur dan profesional, sesuai mekanisme yang berlaku. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Herdiat.
Herdiat menyampaikan, di Kabupaten Ciamis saat ini sudah terbentuk 265 koperasi yang terdiri dari 258 desa dan 7 kelurahan. Seluruh koperasi telah berbadan hukum melalui akta notaris.
“Tujuan pembentukan koperasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan soal potensi kredit macet. Pemerintah pusat melalui Bank Himbara akan memberikan pinjaman Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi, namun dengan skema pinjaman berbunga 6 persen per tahun.
“Ini bukan hibah. Ini pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan. Dana akan dicairkan secara bertahap berdasarkan kebutuhan koperasi yang diajukan lewat proposal,” tegasnya.
Herdiat menyebut sejumlah jenis usaha yang dapat dikembangkan koperasi, mulai dari gerai sembako, apotek desa, klinik kesehatan, pergudangan dan logistik, hingga unit simpan pinjam. Namun, ia menekankan pentingnya selektivitas dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota koperasi.
“Ketua koperasi harus selektif dan bijak. Jangan sampai terjadi kredit macet. Ingat, ini bukan uang hibah,” katanya.
Lebih lanjut, Herdiat meminta agar koperasi menjalin sinergi dengan lembaga lain seperti BUMDes untuk mengoptimalkan potensi desa. Ia juga mewanti-wanti agar pengurus koperasi memiliki kapabilitas, etika, dan moralitas tinggi.
“Pengurus harus bertanggung jawab. Integritas sangat penting karena ini menyangkut uang rakyat,” tuturnya.
Sebagai penutup, Herdiat menitipkan pesan kepada seluruh kepala desa, lurah, dan BPD untuk mengawasi pelaksanaan koperasi di wilayah masing-masing agar program nasional ini benar-benar memberi dampak bagi masyarakat kecil.
“Saya titip koperasi ini, awasi dan bantu agar bisa bermanfaat untuk rakyat, terutama masyarakat desa yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
