Bandung, ER3News.com – Pemerintah Kota Bandung menyoroti pentingnya sanitasi aman sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan akan turun langsung memastikan setiap warga mendapat layanan sanitasi yang layak.
“Sanitasi menentukan kualitas hidup. Ini bukan soal pembangunan fisik semata, tapi bentuk keberadaban kota kita,” tegas Farhan saat membuka Dialog Sanitasi Bandung, Selasa (24/6/2025).
Hingga kini, akses sanitasi aman di Bandung baru menyentuh angka 21,45 persen, dan hampir 1 dari 5 warga belum punya akses sanitasi layak.
Sementara itu, pengelolaan sampah pun belum optimal, hanya sepertiga yang tertangani, selebihnya berakhir di TPA Sarimukti.
“Kita harus dorong program Kang Pisman agar bukan hanya slogan, tapi solusi konkret untuk mengatasi masalah lingkungan dan air tanah,” kata Farhan.
Dari data Pemkot, sebanyak 11 kelurahan masuk kategori risiko sanitasi sangat tinggi, dan 16 kelurahan berisiko sedang. Farhan menargetkan seluruh wilayah naik ke level sanitasi aman, sejalan dengan target ODF (Open Defecation Free) Bandung 2030.
Di sisi lain, hanya 177.000 dari 500.000 rumah yang tercatat sebagai pelanggan PDAM, dan belum semuanya memiliki layanan sanitasi. “AMPL kita di bawah 30 persen. Ini mengganggu daya tahan ekonomi warga juga,” ujarnya.
Farhan menyebut lima prioritas utama pembangunan: kesenjangan layanan dasar, ketimpangan infrastruktur, lambatnya modernisasi ekonomi, pengelolaan ruang yang belum optimal, dan lemahnya kemandirian fiskal.
Ia juga mendorong penguatan program Buruan SAE untuk mengatasi kekumuhan dan memperkuat ketahanan pangan. “Menanam cabai di lahan sempit bukan hal sepele. Itu bisa tekan inflasi dan bantu gizi keluarga,” katanya.
Acara ini menjadi bagian dari Program PPSP 2025, yang melibatkan Bappenas, Pemkot Bandung, dan mitra pembangunan lintas sektor.
“Dialog ini adalah langkah awal. Mari jadikan sanitasi aman sebagai komitmen kolektif kita membangun Bandung yang layak huni dan bermartabat,” pungkas Farhan.
