CIAMIS, ER3News.com – Audiensi terbuka yang digelar Sapma Pemuda Pancasila (PP) Ciamis bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 13 Jawa Barat pada Rabu (2/7/2025) memunculkan beragam isu krusial terkait dunia pendidikan di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula KCD Wilayah 13, Ketua Sapma PP Ciamis, Rizal Purwonugroho, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menghambat akses dan kualitas pendidikan.
Mulai dari lambannya proses izin operasional SMK Negeri 1 Tambaksari, dugaan penyimpangan dana BOS, hingga isu pengkondisian biro perjalanan dan pungli berkedok kunjungan sekolah.
Beberapa isu Yang Menjadi sorotan
1. Izin Operasional SMKN 1 Tambaksari
Rizal mempertanyakan lambatnya izin operasional SMKN 1 Tambaksari, padahal daerah tersebut sangat membutuhkan sekolah negeri.
“Kenapa sampai izin operasional ini dipersulit? Tambaksari butuh akses pendidikan,” kritiknya.
Kepala KCD Wilayah 13, Widhy Kurniatun, menyatakan bahwa perizinan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Jawa Barat, bukan KCD.
“Kami hanya mengawal. Izin sudah keluar beberapa minggu lalu,” jelasnya.
2. Dugaan Penyelewengan Dana BOS di SMKN 2 Pangandaran
Sapma mengungkap ketidaksesuaian laporan penggunaan anggaran sebesar Rp513 juta.
Widhy menegaskan bahwa kewenangan KCD hanya sebatas memeriksa SPJ dan dokumen pendukung, sedangkan audit menyeluruh merupakan tugas Inspektorat atau Kejaksaan.
3. Isu Travel Study Tour dan Pengkondisian Kepsek
Sapma juga menuding adanya pengkondisian kepala sekolah untuk memilih biro travel tertentu.
“Saya tidak pernah mengarahkan. Kalau ada bukti, silakan dibuka,” Ujarnya Widhy.
4. Perjalanan Dharma Wanita Kepala Sekolah
Rizal mempertanyakan konsistensi larangan perjalanan dinas terhadap kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
Widhy menjawab, perjalanan itu bukan jalan-jalan melainkan kegiatan resmi organisasi.
5. Pernyataan Kontroversial Soal Kampus Ciamis
Sapma menyebut adanya larangan siswa berkunjung ke kampus di Ciamis.
Widhy membantah keras:
“Saya hanya menyarankan agar siswa kuliah di wilayah terdekat karena lebih hemat biaya,” ungkapnya.
6. Dugaan Amplop Saat Kunjungan Sekolah
Isu dugaan penerimaan uang saat kunjungan sekolah juga mencuat.
Widhy menjawab tegas:
“Saya tidak pernah menerima uang atau meminta apapun. Ini risiko jabatan,” katanya.
7. Proyek Mangkrak RKB SMK Cijeungjing
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang mangkrak di SMK Cijeungjing pun dipertanyakan.
Namun, Widhy menegaskan proyek tersebut ditangani langsung oleh Bidang TSMK Dinas Pendidikan Provinsi, bukan oleh KCD.
Meski telah mendapatkan berbagai jawaban, Sapma PP Ciamis menyatakan belum puas.
“Fakta integritas itu nyata. Kalau kami menemukan bukti tambahan, kami akan bertemu kembali,” ujar Rizal menutup audiensi.
Audiensi ini menandai pentingnya kontrol publik atas penyelenggaraan pendidikan. Sapma PP menegaskan komitmen untuk terus mengawal integritas, sementara KCD membuka diri terhadap transparansi dan klarifikasi.
Namun, banyak hal yang masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dari lembaga pengawas independen.
