JAKARTA, ER3News.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti pentingnya peran kementerian/lembaga (K/L) dalam implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam rapat tingkat menteri tertutup yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), ia mengingatkan agar data yang dihimpun tetap akurat dan terkini.
“Pertanyaan saya adalah, kementerian/lembaga fungsinya apa dengan kehadiran DTSEN?” tanya Sri Mulyani dalam rapat di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, banyak K/L yang memiliki data masing-masing, seperti Kementerian UMKM yang memiliki database usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Kementerian Keuangan yang menyimpan data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menyoroti potensi tumpang tindih data akibat perbedaan sistem pencatatan.
“Saya tahu KUR itu ada yang sangat mikro, punya data sendiri. Itu pasti datanya cukup overlap di mana-mana. Nah, kita perlu terus melihat governance-nya agar data tetap update dan akurat,” ujar Sri Mulyani.
BPS: Data Akan Diperbarui Setiap Tiga Bulan
Menanggapi hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertanggung jawab atas DTSEN menegaskan bahwa data akan diperbarui setiap tiga bulan. Saat ini, data yang tersedia merupakan hasil harmonisasi dari sejumlah K/L, sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Cak Imin: Skema Inclusion dan Exclusion Error Berlaku
Sementara itu, Cak Imin menjelaskan adanya skema inclusion error dan exclusion error dalam proses pembaruan DTSEN.
“Jadi, ada penerima bantuan sosial yang masuk dan ada yang keluar dari data karena kesalahan. Salah itu apa? Setelah dicek, ada yang ternyata berhak menerima dan ada yang tidak berhak,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa penerima bantuan sosial akan bersifat dinamis.
“Salur bulan lalu, untuk tiga bulan ke depan bisa ada perubahan penerima. Tentu akan ada pemberitahuan,” tambahnya.
Dengan adanya DTSEN yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran serta efisien dalam pelaksanaannya.
