Bandung, ER3News,com – Di tengah riuh rendah demokrasi jalanan, dua sosok legendaris dari tanah Jawa tetap berdiri tegak. Satu lahir dari singgasana keraton, menjaga marwah tradisi dengan ketenangan. Satu lagi lahir dari panggung politik modern, dengan retorika tajam dan humor filosofis yang sering membuat lawan debat terdiam. Mereka adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Fenomena aksi massa sudah menjadi warna demokrasi Indonesia. Namun, ketika gelombang protes menghantam, bagaimana dua figur ini merespons? Apa yang membuat mereka mampu menghadapi pendemo tanpa kehilangan wibawa?
Sultan Hamengkubuwono X : Tenang di Tengah Badai
Di Yogyakarta, demo bukan barang baru. Dari isu tanah Sultan Ground (SG), polemik PAG (Pakualaman Ground), hingga kontroversi implementasi UU Keistimewaan DIY, gelombang massa berkali-kali menghampiri Kantor Gubernur dan keraton.
Namun, gaya Sultan jelas berbeda dengan pejabat kebanyakan. Tidak ada sikap reaktif, apalagi retorika panas. Sebaliknya, Sultan memilih jalur sunyi: dialog terbatas, pendekatan adat, dan diplomasi kultural.
“Kalau semua dihadapi dengan amarah, selesai sudah harmoni Jawa,” ujar seorang pengamat politik lokal yang kami temui.
Strategi ini bukan tanpa risiko. Sikap diam dan sabar kerap dituduh sebagai bentuk ketidakpedulian. Namun, sejarah menunjukkan, Sultan justru memperkuat posisinya dengan mengedepankan legitimasi budaya yang tidak dimiliki pejabat biasa.
Dedi Mulyadi: Berani Turun ke Jalan
Berbeda dengan Sultan, Dedi Mulyadi dikenal dengan pendekatan “tempur di medan lawan”. Ketika menjabat Bupati Purwakarta, demo besar-besaran pernah terjadi. Isunya? Patung wayang dan kebijakan adat yang ia terapkan di ruang publik.
Alih-alih bersembunyi di balik pagar kantor, Dedi justru keluar menemui pendemo. Dalam banyak video yang viral, ia berdiri di tengah massa, berdebat tanpa naskah, menjawab tuduhan dengan logika sederhana yang mematikan tensi.
“Kalau patung wayang ini musyrik, kenapa kita masih pakai uang yang bergambar pahlawan?” begitu salah satu kalimatnya yang meledak di ruang publik. Bagi Dedi, menghadapi pendemo bukan sekadar bertahan, tapi mengubah tensi menjadi diskusi, bahkan edukasi.
Dua Jalan, Satu Spirit
Sultan memilih kesunyian dan legitimasi adat. Dedi memilih retorika terbuka dan humor filosofis. Dua jalan yang berbeda, tapi keduanya berangkat dari akar yang sama: budaya Jawa dan Sunda yang percaya pada harmoni, bukan konfrontasi brutal.
Di era demokrasi digital, di mana opini publik bisa menghancurkan reputasi dalam hitungan menit, keteguhan dua tokoh ini memberi pelajaran penting. Menghadapi pendemo bukan soal kekerasan atau kompromi instan, tapi soal memegang nilai yang tidak goyah oleh riuh.
Apakah Strategi Ini Masih Relevan?
Kini, ketika arus populisme makin kencang, strategi kultural ini diuji. Apakah ketenangan Sultan dan gaya nyentrik Dedi cukup menghadapi generasi pendemo yang lebih agresif, lebih cair, dan lebih digital?
Jawabannya mungkin bukan hitam putih. Namun, satu hal pasti: selama mereka berpegang pada filosofi “nguwongke uwong” — memanusiakan manusia — mereka tetap punya tempat di hati rakyat.
Dua tokoh ini membuktikan satu hal : pemimpin besar bukan yang menghindari konflik, tetapi yang mampu menundukkan badai tanpa kehilangan akar.
Lantas Apa PERNYATAAN SIKAP RESMI DPP LSM PENJARA
“Kami Muak dengan Omongan Murahan Pejabat yang Menghina Rakyat!”
Dewan Pimpinan Pusat LSM PENJARA menyatakan kemarahan mendalam atas komentar ngawur dan bernada hinaan dari sejumlah oknum pejabat dan anggota DPR yang seolah-olah melupakan siapa yang menggaji mereka : Rakyat!
Pernyataan Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan sederet mulut besar yang gemar memprovokasi telah mencederai akal sehat publik. Kami tegaskan: parlemen bukan panggung lawak murahan! Jika mental Anda hanya pantas untuk bercanda di layar kaca, mundur dari kursi DPR! Jangan jadikan rakyat bahan lelucon untuk menutupi kebusukan kekuasaan! Rakyat bukan budak. Negara bukan sirkus. DPR bukan barisan badut politik.
Kami mengingatkan bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dengan jelas menyatakan : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Bukan di tangan para penjilat oligarki atau penghibur pesanan penguasa!
Kami mempertanyakan : di mana wibawa DPR ketika rakyat lapar, pengangguran merajalela, utang negara membengkak, sementara mereka sibuk adu mulut di TV demi rating? Ini bukan etika wakil rakyat, ini pelecehan konstitusi!
Jika sikap ini dibiarkan, LSM PENJARA siap turun ke jalan bersama elemen rakyat dan membuka jalur advokasi hukum terhadap ucapan-ucapan yang mengandung unsur penghinaan publik. Kami juga siap mendorong hak angket rakyat untuk menilai kelayakan moral para oknum yang menjadikan DPR sebagai arena stand-up comedy.
Kami ingatkan :
Jangan uji kesabaran rakyat. Jangan main-main dengan harga diri bangsa. Jika mulut lebih cepat dari otak, jangan salahkan bila rakyat menutupnya dengan tangan mereka sendiri!***/djohar
