BOGOR, ER3News.com — Pemerintah Kabupaten Bogor mencanangkan sejumlah program strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) pada tahun 2025. Langkah ini dijalankan melalui jaringan 5.907 lembaga pendidikan yang tersebar di 40 kecamatan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga PKBM.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen kuat Pemkab dalam menciptakan akses pendidikan yang merata hingga wilayah terpencil, termasuk bagian barat, timur, utara, dan selatan Kabupaten Bogor.
“Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, tidak hanya di pusat kota,” ujar Rudy.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyiapkan berbagai strategi, antara lain:
-
Penambahan daya tampung sekolah negeri,
-
Pengembangan sekolah satu atap dan SMP terbuka,
-
Pemanfaatan PKBM untuk pendidikan kesetaraan,
-
Kolaborasi dengan sekolah swasta,
-
Serta pencanangan program beasiswa.
Dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025, daya tampung SD Negeri mencapai 79.698 siswa. Sementara untuk PPDB 2025/2026, ditetapkan batas maksimal 4 rombongan belajar per SD Negeri dengan total 107.424 siswa, dan 11 rombel per SMP Negeri dengan kapasitas 32.440 siswa.
Untuk meningkatkan RRLS, Pemkab juga mendorong kerja sama dengan pondok pesantren salafi agar para santri memperoleh akses pendidikan formal. Selain itu, penambahan unit SMP Negeri dan sekolah satu atap terus dipacu.
“Kami dorong akses pendidikan formal melalui jalur kesetaraan dan perluasan sekolah negeri. Ini penting agar anak-anak di semua wilayah bisa sekolah tanpa terkendala jarak atau biaya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (nama bisa ditambahkan jika tersedia).
Semua satuan pendidikan juga diwajibkan menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah anak, sesuai SE Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025, pada pekan pertama Tahun Pelajaran 2025/2026.
Sebagai solusi kemacetan, jam masuk sekolah ditetapkan pukul 07.00 WIB, mengingat banyak wilayah di Bogor merupakan kawasan industri dan jalur strategis menuju Depok, Jakarta, Bekasi, dan Kota Bogor.
Program ini diharapkan menjadi langkah konkret Pemkab Bogor untuk menekan angka putus sekolah, memperluas jangkauan pendidikan, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
