BANDUNG, ER3News.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah” yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Candi Bentar Hall, Ancol, Kamis (10/7/2025).
Acara ini menjadi ruang reflektif sekaligus penguatan komitmen bagi para kepala daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, terutama menjelang Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam pidatonya menyoroti akar kuat korupsi di Indonesia yang belum juga tuntas meski telah menjadi musuh bersama sejak era Presiden Soekarno.
“Rasanya sudah bosan menangani perkara korupsi. Tapi demi bangsa dan negara, saya tetap berbagi pengetahuan agar kita bisa membangun Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana amanat UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Johanis.
Ia juga menyesalkan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang pada 2024 hanya berada di angka 37. Angka ini mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan di banyak sektor, meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah.
“Kita ini negara kaya raya, punya tambang, emas, dan nikel, tapi masih saja dibayangi korupsi. Sementara Singapura dan Malaysia IPK-nya jauh lebih tinggi karena tata kelola mereka bersih dan transparan,” katanya.
Pada akhir acara, Dedi Mulyadi bersama Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menandatangani komitmen antikorupsi sebagai bentuk dukungan konkret terhadap gerakan pemberantasan korupsi di daerah.
Rakornas ini turut dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Penandatanganan komitmen ini diharapkan menjadi tonggak awal pembenahan integritas birokrasi, memperkuat kepercayaan publik, serta menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
