BANDUNG, ER3News.com — Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa modernisasi politik tidak cukup hanya mengandalkan teknologi digital, melainkan harus dibarengi pendekatan sosial dan budaya masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Strategis untuk Transformasi Politik berbasis Sociotechnology” di Best Western Hotel, Jalan Setiabudi, Kamis (10/7/2025).
“Modernisasi politik tidak cukup hanya membangun aplikasi atau platform digital. Harus ada keseimbangan antara teknologi, nilai sosial, budaya, serta regulasi.
Di situlah pentingnya pendekatan sociotechnology dalam membentuk demokrasi yang sehat dan partisipatif,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, sociotechnology adalah pendekatan integratif dalam membangun sistem politik berbasis teknologi yang efisien, transparan, dan partisipatif, dengan tetap memperhatikan nilai sosial, budaya, perilaku masyarakat, dan kelembagaan.
Menurut Erwin, teknologi seperti AI, e-government, dan media sosial memang membawa banyak kemudahan. Masyarakat kini bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, berdialog dengan calon pemimpin, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Ini bentuk nyata dari demokrasi digital. Tapi kita harus ingat, tidak semua pemanfaatan teknologi otomatis menghasilkan demokrasi sehat. Risiko polarisasi dan disinformasi tetap mengancam,” katanya.
Karena itu, Erwin menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai sosial dan etika politik dalam setiap pemanfaatan teknologi informasi.
Demokrasi digital perlu fondasi yang kuat, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari kesadaran kolektif masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan politik digital yang merata, terutama menjelang Pemilu. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan partisipasi politik pemuda, masyarakat desa, dan pemilih pemula.
“Edukasi politik harus menjangkau semua kalangan. Jangan sampai hanya masyarakat kota yang melek digital. Kita ingin membangun demokrasi kuat dari bawah,” tegasnya.
Kota Bandung, menurut Erwin, siap menjadi laboratorium kebijakan digital yang mengutamakan keterlibatan publik, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan sosial politik.
