Kabupaten Bekasi, ER3 News.com – Proses seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi yang kini tengah berlangsung sedang di soroti olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu mengingatkan agar terbuka jabatan sekda berjalan transparan, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan.
“KPK akan terus mendorong proses seleksi jabatan ASN di pemerintah daerah dapat di laksanakan secara transparan, bebas dari konflik kepentingan, serta berintegritas,” ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (14/10/2025).
Menurut Budi, seleksi pejabat yang di lakukan secara bersih dan objektif. Akan menutup peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh birokrasi daerah.
Budi juga memastikan bahwa KPK akan melakukan monitoring seleksi dengan ketat . Dan seleksi tersebut melalui sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
“Capaian MCSP seluruh pemda, termasuk Kabupaten Bekasi, dapat di akses masyarakat secara terbuka melalui situs jaga.id,” ujarnya.
Meski tahapan pendaftaran seleksi Sekda Bekasi telah di buka sejak 3–17 Oktober 2025. Namun minat pendaftar di kabarkan masih sangat minim.
Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, di sebut-sebut sebagai kandidat terkuat dari sejumlah nama yang muncul.
Sumber internal birokrasi menyebutkan, Endin memiliki kedekatan personal dengan keluarga besar Bupati Bekasi. Sehingga menimbulkan dugaan potensi nepotisme dan konflik kepentingan dalam proses seleksi.
Selain itu, persyaratan seleksi yang di tetapkan panitia juga di nilai terlalu berat dan bisa membatasi peluang calon lain.
Beberapa di antaranya adalah harus menjabat jabatan pimpinan tinggi pratama minimal dua tahun. Dan pernah menduduki dua jabatan berbeda. Juga wajib mendapat rekomendasi pejabat pembina kepegawaian bagi peserta dari dalam maupun luar Pemkab Bekasi.
Memastikan Tidak Ada Intervensi Politik Maupun Permainan Kekuasaan.
KPK menegaskan akan turun langsung mengawasi proses seleksi, memastikan tidak ada intervensi politik maupun permainan kekuasaan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan agar proses pengisian jabatan tinggi daerah benar-benar menghasilkan pejabat profesional dan berintegritas.
Publik pun di imbau ikut memantau jalannya seleksi melalui kanal transparansi seperti jaga.id dan kanal informasi resmi Pemkab Bekasi.
“Kami berharap masyarakat turut mengawasi agar proses seleksi ini tidak tercemar praktik KKN,” imbuh Budi.
