Kota Cimahi, ER3 News.com – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan. Hal tersebut di sampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat membuka Rapat Koordinasi Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun 2026, di Gedung PKG Cimahi Tengah, Rabu (28/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut di hadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, para kepala TK, SD, dan SMP, para pengawas sekolah, serta jajaran terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data pendidik. Dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan.
Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan bahwa guru bukan sekadar profesi. Melainkan amanah strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Guru, menurutnya, berperan penting dalam menyiapkan generasi penerus dan penggerak pembangunan masa depan.
“Guru adalah sosok yang di gugu dan di tiru, menjadi panutan dan teladan bagi peserta didik. Terlebih bagi kepala sekolah, tanggung jawab yang di emban tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam manajemen dan pengelolaan satuan pendidikan,” ujar Ngatiyana.
Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut para pendidik dan pengelola sekolah untuk terus beradaptasi, sekaligus memahami regulasi yang terus di perbarui. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan, menjadi hal yang tidak dapat di abaikan.
Agar Memperoleh Pendidikan Yang Layak.
Berdasarkan data yang di sampaikan, Kota Cimahi saat ini memiliki sedikitnya 91 Sekolah Dasar Negeri dan 16 SMP Negeri. Belum termasuk sekolah swasta yang tersebar di seluruh wilayah kota. Jumlah tersebut di nilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan dasar masyarakat. Dan menyerap anak usia sekolah agar memperoleh pendidikan yang layak.
Ngatiyana menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan sangat di tentukan oleh kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik itu sendiri.
Sehubungan dengan adanya regulasi terbaru terkait status pendidik, mekanisme insentif, pembayaran honorarium melalui Dana BOS. Hingga pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Wali Kota mengingatkan agar seluruh ketentuan teknis di pahami dan di laksanakan dengan benar. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada hak para guru.
“Jangan sampai para guru yang telah berjasa mencetak generasi unggul justru di rugikan karena kelalaian dalam pendataan dan administrasi,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap seluruh kepala sekolah dan pengawas dapat memperkuat sinergi. Serta memastikan data pendidik dan tenaga kependidikan tersaji secara valid, mutakhir, dan akuntabel. Data tersebut di harapkan menjadi fondasi dalam perencanaan program pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Kota Cimahi.
