Ciamis, ER3 News.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola pariwisata yang berdaya saing dan partisipatif. Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Ciamis menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik di Aula Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Acara ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program kerja melalui semangat Collaborative Governance.
Acara tersebut di hadiri oleh perwakilan 13 Perangkat Daerah mitra kerja, 9 Kecamatan, pimpinan perhotelan. Serta berbagai kelompok masyarakat, perhimpunan kepariwisataan, serta para pelaku usaha di Kabupaten Ciamis.
Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Dian Kusdiana, dalam laporannya. Ia menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan perencanaan partisipatif untuk menyinkronkan prioritas antar Perangkat Daerah.
“Tujuan utama kami adalah menyelaraskan program kegiatan antar-perangkat daerah agar tercipta efektivitas pencapaian sasaran sesuai kewenangan,” ujar Dian.
Forum ini juga menghadirkan narasumber akademisi, yakni Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Nurdiana Mulyatini. Serta Wakil Dekan 3 FISIP, Asep Nurwandana, guna memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Mendukung Sektor Pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Heryan Ruswandi, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen bersama. Dalam mendukung sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Merujuk pada Perencanaan Strategis (Renstra) 2025-2029, Dispar Ciamis menetapkan dua indikator kinerja utama. Yaitu Peningkatan jumlah pertumbuhan wisatawan serta Peningkatan jumlah investasi pada sektor pariwisata.
“Sektor pariwisata adalah sektor potensial yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas SDM. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Heryan.
Menutup arahannya, Heryan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk terbuka dalam memberikan gagasan konstruktif. Ia menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak bisa bersifat otonom atau berdiri sendiri. Melainkan harus berbasis kolaborasi (Collaborative Government).
“Dengan kolaborasi dan komitmen bersama. Mari kita wujudkan pariwisata Ciamis yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan ini di harapkan menghasilkan rumusan rencana kerja yang akurat juga akuntabel. Dan juga harus mampu menjawab tantangan pelayanan publik sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
