Jakarta, ER3 News.com – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menggelar Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Yaitu rapat untuk Program/Kegiatan Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin, 18 Mei 2026. Dan di pimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen.
Acara ini di hadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM INTEL. Hadir juga perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang hadir secara daring.
Dalam sambutan Jamintel yang di bacakan oleh Plt. Sesjamintel, di jelaskan bahwa Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu Proyek Prioritas Pemerintah. Yang pelaksanaannya di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5.170.000.000.000 (lima triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah). Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern. Seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Plt. Sesjamintel.
Pengawalan Merupakan Bagian Tugas dan Fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan.
Selain itu, proyek ini menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industr. Serta pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi memberantas kemiskinan.
“Pengawalan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional. Guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.”, tegas Plt. Sesjamintel.
Langkah mitigasi ini di ajukan oleh Direktorat IV (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada JAM INTEL. Guna mengantisipasi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Baik itu yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek tersebut.
Plt. Sesjamintel menekankan bahwa kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui sinergi yang kokoh, di harapkan pelaksanaan proyek nasional ini dapat berjalan secara komprehensif. Dan dapat mencapai target utama, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran.
“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan. Demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
