Apresiasi Langkah Kajari Surabaya Bebastugaskan Sementara Jaksa Deddy Arisandi

oleh

Surabaya, ER3 News.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (DPP LSM) PENJARA menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., yang telah membebastugaskan sementara Jaksa Deddy Arisandi dari penanganan perkara.

Langkah tersebut di sampaikan Kejari Surabaya melalui Siaran Pers Nomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 15 November 2026, setelah beredarnya informasi di media sosial TikTok mengenai dugaan persoalan pribadi yang menyeret nama jaksa tersebut, termasuk dugaan perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam keterangan resminya, Kajari Surabaya menyatakan:

“Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan di bebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas.”

DPP LSM PENJARA menilai langkah ini tepat, proporsional, dan menunjukkan komitmen institusi Kejaksaan dalam menjaga objektivitas penegakan hukum.

Ketua Umum DPP LSM PENJARA, Agung Setiawan meminta perkara tersebut tetap di kawal dan di putus berdasarkan fakta persidangan, bukan opini publik.

Sikap DPP LSM PENJARA:

1. Menghormati Langkah Institusi.

Pembebastugasan sementara adalah langkah internal yang wajar untuk menjaga objektivitas, bukan vonis bersalah. DPP LSM PENJARA menghormati asas praduga tak bersalah.

2. Perkara Harus Tetap Berjalan.

Ketua Umum DPP LSM Penjara Agung Setiawan menegaskan, persoalan pribadi yang viral tidak boleh mengganggu perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.  Di ketahui, Deddy Arisandi merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby dengan terdakwa Erica Natasha Risakotta, yang telah di tuntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan pada Selasa (10/11/2026).

Agung meminta perkara tersebut tetap di kawal dan di putus berdasarkan fakta persidangan, bukan opini publik.

3. Dugaan KDRT Harus di Usut Tuntas.

DPP LSM PENJARA menegaskan, jika terdapat dugaan KDRT, hal itu bukan sekadar persoalan pribadi. Dugaan tersebut harus di tindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan pengawasan internal Kejaksaan.

DPP mendorong pihak yang merasa di rugikan untuk menempuh jalur hukum resmi, dan meminta Kejaksaan membuka proses klarifikasi secara transparan.

4. Dukung Kanal Pengaduan Resmi.

DPP mengajak masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran oleh aparat Kejari Surabaya untuk melapor melalui kanal resmi, yaitu SP4N-LAPOR di www.lapor.go.id atau hotline pengaduan Kejari Surabaya 08213311700.

DPP LSM PENJARA akan terus mengawal kasus ini dan berharap Kejaksaan Negeri Surabaya konsisten menegakkan kode etik insan Adhyaksa serta tidak mentolerir perbuatan tercela yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *