Kota Bandung, ER3 News.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan standarisasi Taman Penitipan Anak (TPA) menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak di Kota Bandung.Hal itu di sampaikan Farhan saat Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 35 Tahun 2026 tentang Standar Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) Ramah Anak, di Hotel Harris & Conventions Festival Citylink, Senin (9/11/2026).
“Tujuannya bukan untuk mempersulit. Tujuannya untuk menaikkan kelas,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, keberadaan TPA berkualitas sangat penting untuk mendukung orang tua yang bekerja, sekaligus memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang aman dan sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya.
Kualitas pengasuhan harus mengutamakan keselamatan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak, bukan semata-mata mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua,” tegas Farhan.
TPA Wajib Ramah Anak.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerbitkan Perwal Bandung Nomor 35 Tahun 2026 tentang Standar Penyelenggaraan TPA Ramah Anak. Kebijakan ini di tujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pengasuhan sekaligus memastikan hak dan perlindungan anak terpenuhi.
Farhan menjelaskan, standarisasi perlu di terapkan pada seluruh layanan TPA, baik yang di kelola masyarakat maupun perusahaan. Selama ini TPA di Kota Bandung tersebar di berbagai wilayah, namun belum memiliki standar layanan yang seragam.
“Kita tidak bisa membuat TPA, tapi kita akan memastikan standarisasi TPA di semua titik memiliki standar layanan yang sama,” ujar Farhan.
Perwal ini mengatur sejumlah aspek penyelenggaraan TPA, mulai dari:
- Standar pengelolaan.
- Sarana dan prasarana.
- Program pengasuhan.
- Tenaga pengasuh.
- Perlindungan anak.
Dalam regulasi tersebut, penilaian kualitas TPA di bagi menjadi empat tingkatan, yakni Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.
Dari 71 TPA, Baru 14 yang Berizin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati, mengungkapkan fakta mengejutkan saat sosialisasi tersebut.Berdasarkan hasil pendataan DP3A, terdapat 71 TPA di Kota Bandung. Namun, baru 14 TPA yang telah memiliki izin melalui Dinas Pendidikan.Artinya, ada 57 TPA yang beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi ini yang membuat Pemkot Bandung harus segera melakukan standarisasi dan mendorong pengelola TPA memenuhi legalitas.DP3A Kota Bandung selanjutnya akan melakukan monitoring dan evaluasi serta mendorong seluruh pengelola TPA memenuhi ketentuan legalitas dan meningkatkan standar layanan.
Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, TPA yang kini di sebut Taman Asuh Ramah Anak (TARA) di peruntukkan bagi anak usia 0 hingga 6 tahun.
Ada 5 prinsip layanan yang wajib di terapkan di setiap TPA:
- Nondiskriminasi – Semua anak di layani tanpa membedakan latar belakang.
- Kepentingan terbaik bagi anak – Setiap keputusan harus mengutamakan anak.
- Hak hidup dan perkembangan – Anak berhak tumbuh dan berkembang optimal.
- Penghargaan terhadap pendapat anak – Anak di dengarkan pendapatnya.
- Perlindungan dari kekerasan – Anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
Selain itu, pengelola wajib memiliki dokumen legalitas yang sah, seperti akta notaris, status badan hukum nirlaba, atau surat keterangan domisili, dan wajib melakukan koordinasi dengan DP3A di daerahnya.Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari juga wajib mengikuti pelatihan perlindungan dan pengasuhan anak.
Sarana Harus Aman, Bukan Sekadar Tempat Titip.
Farhan menekankan, TPA bukan sekadar tempat penitipan anak saat orang tua bekerja. TPA harus menjadi lembaga yang menjamin tumbuh kembang anak secara holistik.
Aspek sarana dan prasarana harus di rancang ramah anak:
- Bangunan permanen, aman, lantai sejajar tanpa undakan.
- Siku tembok tumpul, tidak tajam.
- Lingkungan aman, bersih, sehat, dan nyaman.
- Barang-barang mendukung kemandirian anak tanpa risiko mencederai.
Pengelola juga wajib menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup layanan fisik, psikologis, hingga manajemen tanggap darurat bencana.
Di akhir sambutannya, Farhan berharap dengan adanya Perwal 35/2026 ini, orang tua di Kota Bandung tidak lagi ragu menitipkan anaknya ke TPA.
“Orang tua yang bekerja harus tenang. Anaknya di titipkan di tempat yang aman, di asuh oleh pengasuh yang terlatih, dan mendapatkan stimulasi tumbuh kembang yang tepat. Itulah tujuan standarisasi ini,” pungkas Farhan.
