BANDUNG, ER3News.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan adanya surat hak milik (SHM) atas sejumlah sungai di wilayahnya, termasuk Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas. Kondisi ini menghambat upaya normalisasi yang seharusnya berjalan lancar.
“Saya sampai nekat iuran Rp500 miliar sebenarnya enggak perlu karena proyeknya sudah ada, tapi tidak berjalan,” ujar Dedi, Selasa (11/3). Menurutnya, penyebab utama mandeknya proyek ini adalah legalitas tanah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang telah bersertifikat atas nama individu maupun perusahaan.
Tak hanya di Bekasi dan Cikeas, Dedi menyebutkan hal serupa terjadi di Kali Bekasi, khususnya di daerah Babelan. Ia mengaku miris karena wilayah tersebut pernah dilanda banjir besar, bahkan sempat ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai juga disertifikatkan,” ucapnya dengan nada prihatin.
Kendati menghadapi tantangan hukum, Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap akan menjalankan normalisasi sungai. Ia meminta dinas dan instansi terkait untuk tidak gentar terhadap para pemilik SHM yang mengklaim kepemilikan atas lahan sungai tersebut.
“Jalan terus, Pak. Paling disomasi,” tandasnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan ini demi kepentingan masyarakat luas.
Upaya normalisasi sungai menjadi krusial untuk mencegah bencana banjir yang berulang, terutama di daerah-daerah terdampak. Pemerintah diharapkan dapat segera menemukan solusi agar proses ini berjalan tanpa hambatan hukum yang berkepanjangan.
