Jakarta, Er3News.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mengindikasikan rencananya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara selama masa kepemimpinannya. Indikasi ini muncul melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Rencana pembentukan badan ini sebenarnya telah disampaikan oleh Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Namun, setelah dilantik sebagai presiden, rencana tersebut sempat meredup. Sebaliknya, Prabowo justru menambah jumlah wakil menteri di Kementerian Keuangan. Langkah ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai prioritas pemerintah dalam mengelola penerimaan negara.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan negara. Dengan adanya badan khusus, diharapkan koordinasi antar lembaga terkait dapat lebih optimal, sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalisir.
Namun, penambahan jabatan wakil menteri di Kementerian Keuangan menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pemerintah. Beberapa pihak berpendapat bahwa langkah ini dapat memperkuat struktur kementerian dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Sementara itu, pihak lain mengkhawatirkan potensi tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan badan yang akan dibentuk.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai detail pembentukan Badan Penerimaan Negara. Publik menantikan langkah konkret dari Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji kampanyenya tersebut.
Kesimpulannya, meskipun Presiden Prabowo telah mengindikasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025, realisasi konkret dari rencana ini masih dinantikan. Publik berharap langkah ini dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan negara dan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
