Bandung, ER3News.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
Hal itu ditandai dengan peluncuran Sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi (Surabi) dalam Kick Off Meeting yang digelar di Hotel Horison Bandung, Rabu (10/9/2025).
Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penerapan digital governance menuju human-based governance, yakni birokrasi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan reformasi birokrasi merupakan proses jangka panjang yang harus dijalankan dengan konsisten.
“Reformasi birokrasi harus kita maknai sebagai proses berkelanjutan. Butuh komitmen, konsistensi, dan kerja nyata di lapangan. Jangan berhenti hanya pada administrasi atau simbolik,” ujarnya.
Iskandar menjelaskan, pelaksanaan reformasi dilakukan melalui dua pendekatan utama: Reformasi Birokrasi General, yang fokus pada pembenahan internal sistem dan manajemen birokrasi, serta Reformasi Birokrasi Tematik, yang menyasar isu-isu prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta mutu pendidikan.
Dalam tiga tahun terakhir, Pemkot Bandung berhasil meraih predikat A pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun, Iskandar mengingatkan capaian itu bukan alasan untuk berpuas diri.“Predikat A adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang benar. Tapi ini baru permulaan. Kita harus terus berinovasi, menjaga integritas, dan menumbuhkan budaya kerja profesional,” katanya.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung, Tono Rusdiantono, menambahkan, capaian reformasi birokrasi Kota Bandung pada 2024 mencapai 88,02 poin, naik 4,44 poin dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Bandung masih berada di posisi ketiga Jawa Barat setelah Kota Bogor dan Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, aplikasi Surabi akan menjadi alat ukur sekaligus sarana koordinasi. “Reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja.
Ini juga berdampak langsung terhadap besaran TPP ASN, karena indeks reformasi birokrasi menjadi salah satu komponen penentunya,” ujar Tono.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, Yulia Dewita, memberikan apresiasi terhadap capaian Bandung.
“Kota Bandung bisa meningkat dari tahun 2023 ke 2024. Ini bukti nyata pemerintah terus mengakselerasi birokrasi,” tegasnya.
Dengan hadirnya Surabi, Pemkot Bandung berharap tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
